Haul Gus Dur ke-16 Singgung Ruang Rakyat yang Makin Terpinggirkan

Menurut dia, belakangan ini, rakyat semakin tergeser dan terpinggirkan dari proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, rakyat tidak lagi menjadi poros utama. Kemudian, kata dia, pengesahan undang-undang yang dilakukan secara senyap tanpa melibatkan publik, kembalinya aparat bersenjata ke ruang sipil, serta program pemerintah yang tidak menjawab persoalan rakyat sebagaimana terlihat dalam penanganan bencana Aceh dan Sumatra menunjukkan melemahnya supremasi sipil. Partisipasi bermakna dan peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara pun dinilainya semakin melemah.

Alissa mengatakan, urun rembuk, kritik, hingga berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah seolah dianggap angin lalu. Mereka yang bersuara justru ditangkap aparat dengan berbagai alasan, seperti yang terjadi dalam aksi massa 25 Agustus–30 September 2025.

"Hal ini memperlihatkan penegakan hukum yang semakin semena-mena terhadap rakyat," kata dia.

Puncaknya, ujar Alissa, pengesahan RUU KUHAP oleh DPR dan Pemerintah Indonesia, serta pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto

Alissa mengatakan, tema tersebut dipilih pihak keluarga sebagai upaya menghadirkan inspirasi dan keteladanan Gus Dur dalam mengawal proses demokrasi yang dipilih Indonesia dalam menjalankan sistem politiknya.

“Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan sipil. Itu betul-betul beliau perjuangkan. Beliau mengajarkan kepada kita, baik dalam sikap pribadi maupun kepemimpinan bahwa kebijakan atau strategi yang diambil harus berangkat dari ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat,” kata dia.

Menurut Alissa, setiap rakyat memiliki martabat, hak, sumber daya pribadi, potensi, dan aspirasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya hal-hal tersebut menjadi tujuan akhir atau muara dari sebuah negara bangsa.

Pada dasarnya, kata Alissa, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah menjadikan rakyatnya memperoleh keadilan, kemakmuran, dan kehidupan yang sentosa. Oleh sebab itu, apa pun kebijakan negara seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.

“Dalam konsep demokrasi, ‘untuk rakyat’ berarti melibatkan rakyat. Harapan, aspirasi, dan kebutuhannya harus diperhatikan dalam menyusun dan mengelola kehidupan bersama. Jadi, rakyat tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, pasar ekonomi, atau sekadar pelengkap penderita,” kata putri sulung Gus Dur ini.

Alissa lantas menyoroti semangat berdemokrasi di Indonesia saat ini mulai meluntur, baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan penyelenggara negara dan aktor politik lainnya, terutama partai politik. Hal tersebut merupakan peringatan bagi bangsa Indonesia agar tidak melenceng dari kesepakatan sistem demokrasi yang telah dianut selama bertahun-tahun.

“Ini adalah alarm bagi kita semua,” kata Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut.

Adapun, Peringatan Haul KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke-16 akan digelar mulai pukul 18.00 sampai 23.00 WIB. Tampak hadir di lokasi, istri Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid; Mahfud MD; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo; dan sejumlah tokoh lainnya.