Jakarta, IDN Times - Data Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh provinsi diduga bocor hingga dijual ke forum hacker atau peretas bernama Breachforums. Data tersebut dijual senilai 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp159,4 juta.
Data ASN yang disebut bocor itu berasal dari Satu Data ASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dugaan kebocoran data ASN tersebut diunggah akun jejaring media sosial X (Twitter) platform keamanan siber, Falcon Feeds.
Pelaku diduga sudah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,75 juta ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Peringatan Pelanggaran Data. Seorang pelaku ancaman mengaku menjual database milik Satu Data ASN (satudataasn.bkn.go.id) yang memuat informasi pribadi 4.759.218 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh provinsi," tulis akun tersebut, dikutip Senin (12/8/2024).
Terkait hal tersebut, sejumlah warganet melayangkan kritikan kepada pemerintah karena dianggap tak profesional menjaga kerahasian data digital. Mereka juga mengkritisi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
"Selama menteri diisi oleh pejabat tua tidak berkompeten hasil bagi kue, jangan harap negara ini bisa maju, cyber security macam gini aja lemah, nyewa ahli IT gak berani pasang harga gede, Menteri Kominfo tidak ngerti teknologi," tulis salah satu warganet.
"Gini mau bikin akta tanah digital? Bagaimana jika bocor dan datanya diganti? Bagaimana jika ada crash seperti microsoft tiga minggu lalu sampai data gak terakses? Modarlah negara jika data akta tanahnya amblas," tulis warganet lainnya.
"Hmm... beraninya pelaku mengancam, sekali terciduk identitas aslinya kalau tidak bilang menyesal, ya cuma minta maaf," timpal akun lainnya.
Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) juga sempat diretas hingga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Peretas sempat meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia karena sudah meretas pusat data.
“Rabu ini, kami akan merilis semuanya secara gratis. Kami harap serangan kami membuat kalian sadar, pentingnya industri ini dan memiliki spesialis dalam bidangnya yang kompeten,” tulis sang peretas dalam sebuah unggahan, dikutip dari @stealthmole_int, Selasa (2/7/2024).
“Rakyat Indonesia, kami meminta maaf karena ini mempengaruhi semuanya. Kami juga secara sadar membuat keputusan ini,” lanjut unggahan tersebut.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah akan melakukan pengamanan PDN dengan mem-back-up data secara berlapis.
Hal ini sebagai tindak lanjut kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, yang menyebabkan penguncian data ratusan kementerian dan lembaga pemerintah akibat serangan ransomware.
Hadi mengatakan setiap tenant atau kementerian harus memiliki back up dan tidak opsional lagi. Sehingga jika secara operasional PDNS berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu cold site di Batam dan bisa autogate atau interactive service.