Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta para wali kota hingga RW meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang di DKI Jakarta.
"Kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," ujar Heru saat bertemu dengan para ketua RW Jakarta Selatan, Minggu (5/2/2023)
Menurut Heru, meningkatnya jumlah pendatang akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Dia mencontohkan, Rumah Sakit Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Di rumah sakit tersebut, dari 14 bed dalam satu kamar, 9 pasien di antaranya merupakan warga luar DKI Jakarta.
"Sisanya adalah warga DKI. Artinya apa? Akan menjadi beban. Contohnya, ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di rumah sakit tersebut karena mereka dari berbagai penjuru dan wajar secara aturan boleh dirawat di RS Pasar Minggu karena dokternya bagus, RS-nya bagus, di tempat lain dia tidak temukan itu," terangnya.
Heru mengakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melarang pendatang yang masuk ke Ibu Kota. Namun, Heru mengingatkan bahwa APBD DKI Jakarta tetap akan terbebani.
"Tapi ke depan, APBD DKI akan terbebani. Contohnya, Rumah Sakit Pasar Minggu harus dibesarkan. Pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur, begitu juga saya melihat di RSUD Budhi Asih," tambahnya.
Heru meminta agar RW dapat mengawasi perpindahan penduduk. Pasalnya, jika Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus berada di DKI Jakarta, maka akan menjadi beban.
Apalagi, pemerintah mempunyai 17 jaring pengaman sosial yang tidak dibatasi mulai dari sembako, KIP, lansia, mahasiswa, bantuan beras, ayam, daging, dan bantuan lain.
"Kalau masyarakat MBR terus berada di Jakarta, membebani Pemda DKI, dan itu suatu kewajiban nanti merembetnya adalah ke jajaran TNI-Polda," imbuhnya.