Heru Buka Suara soal Pejabat Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama, tengah menjadi sorotan setelah memamerkan gajinya di akun media sosialnya.

Dalam akun Twitter pribadinya, @Ngabila, Ngabla mengaku kenal dekat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan memamerkan pendapatannya mencapai Rp34 juta perbulan. Meski cuitan tersebut sudah dihapus, namun status Ngabila tersebut viral di berbagai media sosial.

"Saya teman Menkes tiap saat bisa saya kritik kapan saja. Saya bukan bawahannya. ASN mah kalau mau jilat itu jilat atasannya langsung promosiin. Saya eselon 4 di DKI, THP sudah Rp34 juta sebulan, ngapain capek-capek jadi eselon 2 Kementerian (Kesehatan). Kalau enggak kenal saya, jangan nakal," kata Ngabila dalam cuitannya yang diunggah ulang oleh akun@lambeturah, dikutip Jumat (19/5/2023).

Saat dihubungi IDN Times, Ngabila meminta agar melihat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam medsosnya, dia mengungkapkan, awalnya dia melakukan diskusi tentang RUU Kesehatan di akun Twitter-nya, ternyata banyak chat tentang cuitan di kolom komentar, bahkan sampai 300 reply.

"Sampai jam 12 malam saya reply satu2 disitulah letak sandungan saya ketika menjawab dgn tergesa-gesa satu-satu postingan tsb yang sdh sangat memfitnah saya sbg penjilat, dibayar ratusan juta, haus jabatan dll. saya meminta maaf sedalam-dalamnnya atas kegaduhan ini. Akan jauh lbih baik kedepannya," katanya.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta meminta pegawai ASN agar hidup sederhana.  Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE/2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Dalam SE yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, tertulis bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/1915/SJ Tanggal 31 Maret. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemprov DKI.

Surat Edaran yang tertanggal 12 April 2023 ini juga ditembuskan kepada Heru Budi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, dan para Asisten Sekretariat Daerah DKI.

SE tersebut berisi lima poin, dalam poin ketiga tertulis, pegawai ASN dan keluarga diharapkan menerapkan budaya hidup sederhana, dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan dan kepantasan.

Kemudian keempat, pegawai ASN diminta lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, dengan tidak mengunggah postingan yang menunjukkan pola hidup mewah.

Sebelumnya, pejabat DKI lain juga terseret kasus dugaan flexing di media sosial. Mereka adalah mantan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI, Massdes Arouffy dan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas (Sudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Selvy Mandagi.