Hilangnya Perwakilan Perempuan di Kursi Pimpinan KPK

Johanis menjadi Wakil Ketua KPK mengisi kursi kosong pimpinan yang ditinggalkan Lili Pintauli Siregar. Jokowi menyetujui Lili mundur di tengah skandal dugaan pelanggaran etik.

Saat itu, terdapat dua opsi bagi DPR untuk calon pengganti Lili sebagai pimpinan KPK. Selain Johanis, ada pula Auditor Bada Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara.

Akhirnya, Komisi III DPR memilih Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK yang baru. Johanis berhasil meraih 38 dari 53 suara anggota Komisi III.

Dilantiknya Johanis sebagai pimpinan menunjukkan kembali hilangnya keterwakilan perempuan di kursi pimpinan KPK. Sepanjang sejarah, baru ada dua perempuan yang berhasil duduk di kursi pimpinan.

Sosok pertama adalah Basaria Panjaitan. Perempuan berlatar berlakang Polisi Wanita ini pernah menjadi Wakil Ketua KPK pada periode 2015-2019.

Sebelum di KPK, ia pernah menjabat sebagai Kaga Serse Narkoba Polda Nusa Teggara Barat hingga Penyidik Utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Sebelum pensiun, Basaria sempat memiliki pangkat sebagai Inspektur Jenderal dengan dua bintang tersemat di pundaknya.

Ia menjadi perempuan pertama yang berhasil duduk sebagai Wakil Ketua KPK usai meraih 51 suara Anggota Komisi III DPR. Ia hanya berselisih dua suara dari Agus Rahardjo yang akhirnya menjadi Ketua KPK.

Perempuan kedua yang menjadi Wakil Ketua KPK adalah Lii Pintauli Siregar. Ia meraih 44 suara Anggota Komisi III DPR. Sebelum menjadi pimpinan KPK, Lili sempat menjabat sebagai Wakil Keua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.

Lili seharusnya menjadi pimpinan KPK hingga 2023, namun ia mengajukan pengunduran diri pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo di tengah dugaan skandal pelanggaran etik menerima fasilitas menonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Surat persetujuan mundur yang ditandatangani presiden dibawa Lili ketika hendak diadili secara etik oleh Dewan Pengawas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan hilangnya perwakilan perempuan di kursi pimpinan KPK. Namun, KPK tidak punya pilihan lain.

"Ketidakhadiran perempuan dalam jajaran kepemimpinan KPK sungguh disayangkan. Namun di sisi lain, tidak ada calon perempuan lain yang lolos sampai tahap fit and proper test pada seleksi tahun 2019, jadi pilihannya memang terbatas," ujar Peneliti ICW, Lalola Easter kepada IDN Times.

Ia menilai Johanis Tanak yang menggantikan Lili merupakan sosok yang problematik. Sebagai contoh, katanya, Johanis  menyampaikan gagasan restorative justice pada uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

"Selain itu soal kepatuhan pelaporan LHKPNnya juga bermasalah saat masih jadi jaksa karena tidak patuh lapor," ujarnya.

Ketika masih menjabat, Lili Pintauli Siregar pernah berujar bahwa perempuan memiliki peran utama di keluarga, khususnya dalam pendidikan anak-nak. Menurutnya hal itu membuat perempuan bisa menjadi agen pencegahan korupsi.

"Penanaman nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan sejak dini tentu sangat penting dan berguna untuk menciptakan generasi yang kita harapkan,” jelas Lili dalam acara penandatanganan nota kesepahaman penguatan pemberantasan korupsi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ketimpangan porsi laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya terjadi di kursi pimpinan KPK saja

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angkatan kerja perempuan Indonesia berada pada angka 53 persen, angkatan kerja laki-laki mencapai angka 82 persen. Artinya, terdapat kesenjangan kesenjangan angkatan kerja perempuan dan laki-laki sebesar 19 persen.

“Oleh karena itu, inilah waktunya bagi kita untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi dan peran perempuan di tenaga kerja dan di berbagai sektor pembangunan lainnya,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Lenny Rosalin, pada Maret 2022.