Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU terkait berbagai masalah Pemilu.
Sejumlah perwakilan dari ICW dan KontraS mendatang langsung Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024) pagi.
Mereka menilai, berbagai persoalan dan kekacauan muncul ke permukaan publik seperti kesalahan pemindaian data pada Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang akhirnya berimplikasi pada kegaduhan, berbagai dugaan kecurangan di hari-H pencoblosan, hingga tingginya angka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.
"Beragam masalah tersebut memantik keraguan kami terkait kesiapan KPU RI dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," Ketua Divisi Penelitian dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian Sodik di lokasi.
Rozy menegaskan, pihaknya menyoroti kasus meninggalnya Petugas KPPS di berbagai daerah. Dia menyebut, merujuk pemantauan, tanggal 21 Februari 2024, angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang, sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Jumlah ini pun masih memiliki kemungkinan semakin besar.
Oleh karena itu, ICW dan KontraS meminta agar KPU RI juga dapat terbuka kepada publik menjelaskan langkah antisipatif yang telah dilakukan dan alasan mengapa hal tersebut tidak efektif sehingga fenomena meninggalnya petugas KPPS kembali terulang.
"Lalu berkaitan dengan kecurangan yang terjadi di lapangan, kami pun ingin meminta KPU RI untuk secara transparan membuka datanya kepada publik terkait ketidaknetralan dan kecurangan khususnya yang dilakukan oleh petugas KPPS. Tindak lanjut dan langkah KPU RI juga ditunggu dalam merespon ini, sebab berkaitan dengan kredibilitas dan legitimasi kepercayaan rakyat pada Pemilu," ucap Rozy.
Sementara, Peneliti dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha juga mengkritisi dalam periode waktu masa kampanye, pelaporan dana kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden-wakil presiden tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat.
Selain dikarenakan informasi yang disediakan tidak rinci, Sistem informasi kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) milik KPU seringkali tidak dapat diakses.
"Permasalahan ini menunjukan bahwa sistem yang dibangun dan disiapkan KPU RI masih jauh dari prinsip keterbukaan," ucap Egi.
Oleh sebabnya Egi menegaskan, ICW dan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menagih transparansi dan akuntabilitas KPU RI meminta agar berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran dari Sirekap dan Sikadeka.