Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp169,1 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di pos Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal itu didapat berdasarkan investigasi ICW dengan sejumlah media yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi.
Peneliti ICW, Dewi Anggraeni mengatakan, pihaknya menemukan ada banyak laboratorium dan rumah sakit yang mengembalikan Reagen RNA dan PCR ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Alasannya, Kata Dewi, barang-barang tersebut sudah mendekati kedaluwarsa sehingga tidak bisa digunakan.
"Sejak April-September 2020 ICW menemukan ada Reagen RNA dan PCR yang dikembalikan sebanyak 493.819 (RNA) dan 4.825 (PCR) dengan potensi kerugian negara Rp169,1 miliar," ujar Dewi dalam webinar ICW, Kamis (18/3/2021).
Dewi memaparkan, PCR dan RNA yang dikembalikan ke BNPB terdiri dari berbagai merek. Merek PCR yang paling banyak dikembalikan adalah Liferiver yang disediakan PT SIP yakni sebesar 2.825 test kit dengan potensi kerugian negara Rp1,05 miliar.
Sementara, Sansure merupakan merek RNA yang paling banyak dikembalikan. ICW mencatat, RNA yang disediakan PT MM itu dikembalikan sebanyak 483.819 test kit dengan potensi kerugian negara Rp166,9 miliar.
Berikut adalah rician test kit yang dikembalikan ke BNPB dan potensi kerugiannya.
PCR
Intron (1.000 test kit)
Penyedia: PT TWA
Potensi kerugian negara: Rp200 juta
Kogene (700)
Penyedia PT NLM
Potensi kerugian negara: Rp196 juta
Liferiver (2.825)
Penyedia: PT SIP
Potensi kerugian negara: Rp1,05 miliar
Seegene (300)
Penyedia: NA
Potensi kerugian negara: Rp94,5 juta
RNA
Sansure (483.819)
Penyedia: PT MM
Potensi kerugian negara: Rp166,9 miliar
Wizprep (10.000)
Penyedia: PT MBS
Potensi kerugian negara: Rp705 juta
Total test kit yang dikembalikan ke BNPB: 498.644
Total potensi kerugian negara: Rp169,1 miliar.
Banyaknya kasus pengembalian barang itu menurut Dewi menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perencanaan yang dilakukan BNPB dalam pembelian Reagen. Padahal dalam pasal 6 ayat 2 peraturan LKPP sudah jelas diatur bahwa perencanaan itu meliputi indentifikasi kebutuhan, analisis, dan penetapan cara pengadaan barang dan jasa.
"Tapi, identifikasi dan analisis ketersediaan ternyata tidak dilakukan BNPB," katanya.
"KPK seharusnya menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Jadi, tidak hanya di Kemensos, tapi juga di BNPB. Kemudian BPKP dan BPK harus menyampaikan hasil audit alkes kepada publik," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan ada pembelian 400 ribu unit RNA abstraksi bermerek Sansure pada Agustus 2020. Komponen reagen pada RNA abstraksi itu tidak berfungsi secara optimal.
"Nah yang tidak bisa optimal digunakan itu adalah RNA-nya," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI yang ditayangkan langsung oleh YouTube Komisi VIII DPR RI Channel, Selasa (16/3/2021).
Doni mengatakan merek reagen yang dibeli tersebut ditentukan oleh tim yang terdiri dari para pakar patologi klinis dan mikro biologis. Mereka bagian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pakar dari perguruan tinggi.
"Karena pada awal COVID-19 terjadi yang namanya reagen itu rebutan Pak, seluruh dunia. Bahkan ketika tanggal 13 April 2020 reagen itu habis Pak stok gak ada sama sekali," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan kondisi tersebut, pembelian reagen harus dilakukan demi berjalannya pemeriksaan COVID-19 di masyarakat. Sebab, apabila tidak ada pemeriksaan, akan membahayakan kelompok rentan dan menambah jumlah kematian. "Jadi pemilihan merek ini adalah dasar kajian para pakar," katanya.