ICW Sindir Ketua KPK Cuma Kirim Rilis, Gak Fokus ke Kasus Joko Tjandra

Koordinasi diharapkan dapat memberikan pencegahan, KPK bisa melakukan peran untuk mengurus koordinasi yang bisa menimbulkan indikasi sebuah kasus. Upaya perbaikan di sektor keadilan bagi dia bukan hanya menjadi PR bagi Mahkamah Agung tetapi urusan dari hulu ke hilir.

"Kita juga harus berharap kepada komisi-komisi negara di luar dari KPK, ada kepolisian, ada komisi kejaksaan, yang tentu saja Kompolnas, Komjak itu bukan ornamen demokrasi atau sekadar ada aja, berdiri saja, tapi kita berharap ada peran yang bisa diambil untuk memastikan perbaikan sektor hukum dan menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dikerjakan," kata dia.

Dia juga menyinggung masalah pembuatan KTP Joko, dia mengatakan bahwa data kependudukan yang bisa dibuat seorang buronan dengan leluasa adalah masalah yang terbilang serius. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Ditjen Imigrasi kenapa seorang nama buronan tidak ada dalam sistem.

"Ditjen yang sekarang berasal dari Kejaksaan, jadi mantan Jaksa yang sekarang jadi ditjen imigrasi," kata dia.

Maka dari itu dia mempertanyakan mengapa tingkat keamanan yang sederhana bisa luput di kasus Joko Tjandra.

Dalam hal kasus Joko yang juga melibatkan sejumlah polisi berpangkat Jenderal, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengatakan bahwa mutasi saja dirasa tidak cukup untuk menanggapi keterlibatan oknum polisi.

"Mutasi itu sepertinya tidak cukup, karena yang melihat Brigjen yang dikenakan adalah mutasi, padahal tadi sudah kita bahas ini bukan masalah etik saja ini sudah masuk ke ranah pidana, jadi kita harus tuntut yang lebih keras," ujarnya dalam kesempatan yang sama