Imbas Dolar, Garuda Indonesia: Biaya Haji Naik Rp1,1 Juta per Jemaah

Dia mengatakan, sejak awal pembiayaan haji memang menggunakan kurs dolar sebesar Rp16.000. Namun, kali ini kurs dolar terus menguat terhadap rupiah hingga menyentuh Rp16.845.

Wamildan mengatakan, saat ini sudah dilakukan pembayaran Termin I sebesar 40 persen dan masih ada 60 persen lagi yang akan dibayarkan di termin 2, 3 dan 4.

"Melalui forum ini, kami izin mengusulkan untuk Termin 2, 3 dan 4 mohon izin apabila nanti disetujui, dapat diberikan pembayarannya dengan kurs dolar Pak, sehingga bisa meringankan beban kami," kata dia.

Adapun Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI secara resmi menyetujui penurunan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Sedangkan besaran BPIH tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21. Besaran BPIH pada 2024 adalah Rp93.410.286.

Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) atau biaya yang dibebankan kepada masing-masing jemaah juga turun menjadi Rp55.431.750 atau setara 62 persen dari BPIH. Penurunan tersebut tak terlalu signifikan bila dibandingkan tahun lalu. Besaran BIPIH pada 2024 adalah Rp56.046.172.

Selama pembahasan bersama Panja BPIH 2025, pemerintah beberapa kali mengusulkan biaya haji. Pertama, pemerintah mengusulkan BPIH 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

Pemerintah kemudian melakukan rasionalisasi pada usulan kedua menjadi sebesar Rp89.666.469,26.Lalu, biaya haji yang ditanggung masing-masing jemaah juga sempat mengalami naik-turun saat diusulkan dalam rapat panja.

Mulanya, pemerintah mengusulkan biaya haji yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta. Usulan itu berubah lagi pada usulan kedua menjadi Rp55.593.201,57.

Kendati begitu, pemerintah tetap menggunakan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp16.000 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) Rp4.266,67.

Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menjelaskan, penurunan ini dilakukan berdasarkan beberapa hal. Pertama, Kemenag berhasil melakukan efisiensi besar pada berbagai komponen layanan di Arab Saudi, seperti akomodasi, konsumsi, serta layanan di Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina).

"Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp600 miliar,” kata dia.

Kedua, kata Hilman, terkait usulan awal BPIH yang didasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.

"Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi. Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” ujar dia.