Imparsial: Ada Kepentingan Politik di Balik Agus Jadi Panglima TNI

22 Nov 2023, 07:53 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Agus Subiyanto di kediaman pribadi di Cilangkap. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dilantik Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Panglima TNI, Rabu (22/11/2023). Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang bakal pensiun pada 26 November 2023.

Meski begitu, penunjukkan Jenderal Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI menuai pro kontra. Apalagi, namanya diajukan menjadi calon tunggal Panglima TNI usai seminggu dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai sulit dibantah pergantian Panglima TNI kali ini tak diwarnai kepentingan politik jelang Pemilu 2024. Apalagi, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut berlaga sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Diketahui, Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

"Unsur kedekatan antara Agus Subiyanto dan Presiden Jokowi menjadi faktor yang lebih mengemuka dalam pergantian Panglima TNI kali ini," ujar Gufron dalam program #GenZMemilih by IDN Times yang tayang di YouTube.

Hal lainnya yang menimbulkan persepsi itu, kata Gufron, karena cepatnya promosi yang diterima Agus. Dari KSAD menjadi Panglima TNI.

"Beliau kan yang baru menjadi KSAD belum terlihat rekam jejaknya. Kok, ini tiba-tiba dicalonkan menjadi calon tunggal Panglima TNI. Itu kan menjadi tanda tanya besar, misalnya terkait ada semacam kepentingan politik. Mengingat penunjukkan tersebut terjadi di tengah-tengah tahun politik," tutur dia.

Itu sebabnya, Imparsial sempat mendesak Komisi I DPR untuk menelusuri adanya kepentingan politik tersebut. Gufron tak ingin organisasi TNI ikut terseret.

1. Desakan agar TNI bersikap netral menguat karena putra presiden ikut Pemilu 2024

Direktur IMPARSIAL, Gufron Mabruri saat hadir di program Gen Z Memilih. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Lebih lanjut, Gufron mengatakan, publik menuntut lebih keras agar TNI bersikap netral pada Pemilu 2024, lantaran putra sulung Presiden Jokowi ikut menjadi peserta Pemilu 2024. Ia menilai pernyataan verbal berupa jaminan saja tidak cukup.

"Untuk memastikan TNI tetap netral di Pemilu 2024, tidak cukup hanya dengan pernyataan jaminan soal netralitas TNI. Tentu harus ada langkah-langkah lain yang diikuti secara nyata, terutama untuk memastikan bagaimana TNI di setiap level taat UU TNI. Di situ sudah tertulis bahwa prajurit TNI dilarang untuk melakukan politik dalam bentuk apapun," ujar dia.

Tindakan politik yang dimaksud mulai dari mengerahkan sumber daya hingga melakukan intimidasi. Langkah nyata itulah yang akan membuktikan keseriusan dan komitmen Panglima TNI dalam menjamin netralitas saat pemilu.

"Gak boleh prajurit TNI memihak ke salah satu partai atau kandidat (capres)," tutur dia.

2. Jenderal Agus sebut tak akan melawan undang-undang bila diperintah untuk melanggar konstitusi

Penjelasan visi dan misi Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI periode 2023. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Muhammad Farhan, ada tiga hal yang disorot anggota parlemen ketika dilakukan uji kepatutan dan kelayakan pada 13 November 2023. Pertama, terkait netralitas TNI.

Sebab, kata Farhan, putra sulung Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi Pemilu 2024, maka diperkirakan Jokowi bakal sulit bersikap netral dalam menghadapi pesta demokrasi tahun depan.

"Jawaban dari Pak Agus sih tegas bahwa TNI tidak akan secara personal, tetapi tetap akan menjaga profesional," ujar Farhan dalam acara yang sama.

Kedua, lanjut Farhan, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP juga menanyakan seandainya perintah datang langsung dari Jokowi, dan ternyata instruksi itu berpotensi melanggar hukum, bagaimana sikap dari Jenderal Agus?

"Dijawab juga dengaan tegas bahwa bila memang ada indikasi pelanggaran hukum akan dilakukan kajian bersama DPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK)," tutur mantan penyiar radio tersebut.

Menurut Farhan, meskipun respons Agus bersifat normatif, tetapi prajurit TNI AD itu paham aturan dan hukum tata negara. Sorotan ketiga, datang dari Farhan sendiri. Poin yang ia garis bawahi yakni bagaimana anggota keluarga terdekat prajurit TNI bisa menahan diri ketika melihat media sosial.

"Kalau prajurit TNI-nya sih kami percaya. Lha, tapi istri atau suami dan anak-anaknya, gimana? Kan kita sering menghadapi kenyataan bahwa jempolnya yang sembarangan di media sosial adalah istri dan anak TNI," tutur dia.

Lebih lanjut, Farhan mengakui Jenderal Agus selaku Panglima TNI tidak mungkin bisa membantah instruksi dari Panglima tertinggi, yakni Presiden. Namun, Agus dapat melakukan kajian.

"Jadi, kalau instruksi itu dianggap melanggar hukum, harus ada kesepakatan bersama dulu dan penafsiran hukum yang seragam serta sesuai pandangan DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, trias politica itu berjalan," kata Farhan.

3. Jenderal Agus akan berpegang kepada sumpah prajurit dan Sapta Marga ketika menerima instruksi

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto. (Dokumentasi TNI AD)

Sementara, ketika menjawab pertanyaan dari IDN Times, Jenderal Agus mengaku akan berpegang teguh kepada tiga aturan ketika menerima instruksi dari Panglima tertinggi yakni Presiden. Pertama, Sapta Marga Prajurit; kedua, 8 Wajib TNI; dan Sumpah Prajurit.

"Kita ikuti saja itu, meski wajib taat kepada atasan. Yang jelas setia kepada NKRI berdasarkan UUD 1945. Jadi, pegangan saya (dalam bertugas) Sapta Marga, 8 wajib TNI dan sumpah prajurit," kata Agus di kediaman pribadi di daerah Cilangkap, Jakarta Timur pada 13 November 2023.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.