Ini Kualifikasi Personel TNI yang Akan Dikirim untuk Misi Gaza

11 Feb 2026, 07:00 WIB

Santi Dewi

Ini Kualifikasi Personel TNI yang Akan Dikirim untuk Misi Gaza

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bantah penjarahan di rumah pejabat dibiarkan. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Komisi I DPR setuju terhadap rencana pengiriman pasukan ke Gaza
Komisi I DPR nilai jumlah pasukan yang dikirim tak perlu mencapai 20 ribu

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan sinyal tetap akan mengirimkan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari fase kedua untuk perdamaian Palestina dan Israel. Pengiriman personel TNI tinggal menunggu komando dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, hingga saat ini belum ditentukan berapa jumlah personel TNI yang akan dikirim ke Gaza. Penentuan pengiriman pasukan akan ditentukan pada akhir bulan ini.

"Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan ini akan diputuskan berapa personel TNI yang akan berkontribusi (di bawah mandat BoP)," ujar Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/2/2026).

Dia mengatakan, personel TNI yang akan diberangkatkan ke Gaza memiliki pengalaman pernah ditugaskan ke misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu misi perdamaian di mana Indonesia aktif terlibat, yakni di Lebanon lewat UNIFIL.

"Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana. Satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kami rekrut. Mereka mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana walaupun itu di wilayah Lebanon," kata dia.

Sementara, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengatakan personel TNI sudah disiapkan untuk dikirim ke Gaza. Mereka sudah dapat dikirimkan kapan pun. Kementerian Pertahanan tinggal menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, intinya kita sudah siapkan ya. Mabes TNI, Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Kita tinggal menunggu perintah," kata Donny.

1. Komisi I DPR setuju terhadap rencana pengiriman pasukan ke Gaza

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, mengakui pihaknya sudah beberapa kali membahas rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Rencana itu juga dibahas ketika Prabowo memanggil beberapa mantan menteri luar negeri, pakar di bidang hubungan internasional, dan sejumlah anggota Komisi I DPR. Mereka mengaku setuju terhadap rencana pengiriman pasukan tersebut.

“Poinnya adalah persetujuan teman-teman itu setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Presiden, mulai dari konsep filosofis sampai geopolitik terkini,” ujar Utut di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, penentuan siapa yang menjadi pemimpin misi serta konfigurasi pasukan akan diputuskan melalui perundingan di tingkat Presiden. Namun, politisi dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan Indonesia akan mengirimkan prajurit terbaik.

“Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi,” tutur dia.

2. Komisi I DPR nilai jumlah pasukan yang dikirim tak perlu mencapai 20 ribu

Ilustrasi prajurit TNI sedang berbaris (dok. Dispenad)

Utut menilai, jumlah prajurit TNI yang akan dikirim ke jalur Gaza tidak perlu hingga 20 ribu personel. Meski begitu, dia tetap menyerahkan keputusan akhir ke tangan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.

"Intinya hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu (personel) itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran," kata Utut.

Menurut Utut, hal itu karena luas wilayah Jalur Gaza, Palestina yang hanya sekitar 45 kilometer persegi atau sedikit lebih kecil dibandingkan wilayah Jakarta Pusat.

“Kalau Jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 kilometer persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Jadi Jakarta Pusat ini Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih itu, Senen, kurang lebih seperti itu,” kata dia.

3. Akademisi UI ingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam mandat PBB

Instagram/@hikmahantojuwana

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam kerangka PBB sehingga membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

"Mandat dari PBB ini penting mengingat Board of Peace (BoP) versi Presiden Trump berada di luar kerangka PBB," kata Hikmahanto di dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Hikmahanto juga meminta pemerintahan Prabowo untuk memastikan jaminan keamanan bagi personel TNI. Sebab, hingga saat ini militer Israel masih melakukan serangan ke Palestina.

"Jadi, harus sudah ada jaminan bahwa pasukan Indonesia tidak mendapat serangan dari Israel," kata dia.

Sebab, ujar dia, bila personel TNI ikut diserang militer Israel, maka dikhawatirkan militer Indonesia ikut larut dalam perang melawan Israel. Kemudian, poin yang perlu diperjelas yakni soal biaya pengiriman pasukan. Hikmahanto berharap pemerintah turut menjelaskan sumber anggaran untuk pengiriman personel militer ke Gaza.

"Bila pasukan dikirim dalam kerangka PBB, maka anggaran ditanggung oleh PBB. Bila dalam kerangka BoP, maka bisa jadi anggaran (pengiriman pasukan) akan ditanggung oleh Indonesia sendiri," kata dia.

Biaya ini berbeda dari dana yang juga harus dikeluarkan oleh Indonesia bila ingin menjadi anggota permanen di BoP. Berdasarkan Piagam BoP, besaran iuran yang harus dibayarkan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp16,7 triliun.