Ini Lho Alasan Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan di Kabinet Jokowi

23 Okt 2019, 21:20 WIB

(Prabowo Subianto) ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Terkonfirmasi sudah bahwa seteru di saat Pilpres 2019 itu akhirnya menyatu usai gegap gempita pesta demokrasi. Publik seolah masih tak percaya ketika Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik seterunya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI pada Rabu (23/10) di Istana Negara.

Posisi yang diberikan ke Prabowo merupakan kursi yang strategis. Sebab, Kementerian Pertahanan memegang anggaran senilai Rp132 triliun untuk tiga matra yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Lalu, apa yang menyebabkan Prabowo bersedia menjadi menhan? Bukankah posisinya berada di bawah Jokowi sebagai presiden? Sementara, selama satu tahun terakhir Prabowo mencoba berbagai cara untuk meraih kemenangan saat pemilu April lalu dan berkuasa. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah sempat mengklaim secara sepihak menjadi Presiden Indonesia dengan perolehan suara 62 persen.

"Kenapa Pak Prabowo mau diminta untuk menjadi menteri, karena demi bangsa dan diminta langsung oleh Pak Jokowi. Beliau yang meminta agar Pak Prabowo membantu masalah pertahanan. Ya, karena dia ingin mengabdi bagi bangsa ini, maka langsung refleks diterima tawaran itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puoyono ketika berbicara di program Mata Najwa yang tayang di stasiun Trans 7 pada Rabu malam (23/10).

Tapi, betulkah mantan danjen kopassus itu sungguh-sungguh ingin mengabdi bagi bangsa dengan menerima jabatan sebagai menhan?

1. Prabowo terpilih jadi menhan di Kabinet Jokowi adalah garis tangan Illahi

Prabowo Subianto sesaat setelah menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10). IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Dalam program itu, Arief mengaku tahu alasan Prabowo sesungguhnya lantaran sang ketua umum yang menyampaikan demikian. Ia yakin karakter Prabowo akan selalu menepati apa pun yang telah diucapkannya.

"Jadi, ya Pak Jokowi gak salah memilih dia. Memang dia ahlinya (di bidang pertahanan)," kata Arief malam ini.

Uniknya, Arief mengakui pihaknya sudah berupaya dengan segala cara memenangkan pemilu. Tapi, apabila hasilnya tetap kalah juga, maka garis tangannya memang menakdirkan mantan menantu Keluarga Cendana itu kalah dalam pesta demokrasi pada April lalu.

"Kan kami sudah mencoba (pertarungan) di level presiden, tapi ternyata tidak dapat. Ini bukan berarti Jokowi lebih hebat dari Prabowo ya. Bukan juga berarti Prabowo ingin mencari uang semata melalui jabatan ini," tutur dia.

2. Politikus PDI Perjuangan menyebut setelah kalah, Prabowo tak punya opsi lain selain menerima tawaran jadi Menhan

IDN Times/Muhammad Khadafi

Sementara, dalam prediksi politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, Prabowo sudah tak lagi memiliki banyak opsi pasca ia menderita kekalahan dua kali berturut-turut di Pilpres.

"Karena kan memang dia (Prabowo) tidak akan pernah jadi Presiden. Mau jadi apalagi? Apa pilihannya? Gak ada!" kata Adian lugas di program yang sama.

Ia justru menduga Prabowo bersedia menerima tawaran sebagai Menhan untuk mengembalikan pundi-pundi keuangannya yang sudah keluar banyak ketika bertarung dalam pilpres lalu.

Sementara, ia menduga Jokowi memiliki kalkulasi politik tersendiri sehingga menawari Prabowo posisi strategis sebagai Menhan.

"Apa sih hitungannya? Ya seperti yang dibilang tadi, kalau bertarung itu ada waktu untuk berhenti. Mungkin peristiwa ini bukan situasi yang ideal saat ini, tapi kalkulasinya harus dipahami," katanya lagi.

Ia pun mewanti-wanti Prabowo, sebab sebagai pembantu Presiden, posisinya bisa kapan pun diganti alias reshuffle. Apalagi Jokowi sudah memperingatkan para Menterinya apabila tidak becus dalam bekerja, maka akan dicopot.

3. Jokowi menggaet Prabowo tidak lebih dari transaksi politik biasa

instagram.com/Jokowi

Sementara, dalam sudut pandang Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya, apa yang dipraktikan oleh Jokowi dan Prabowo tidak lebih dari transaksi politik belaka. Bahkan, ia tegas menyebut baik Jokowi dan Prabowo tidak layak disematkan sebagai seorang negarawan. Baginya, pelabelan itu justru membuat cara berpikir publik keliru.

"Yang namanya negarawan yakni ketika ia kalah walaupun menyakitkan, ia akan akui dengan legowo dan mengucapkan selamat. Bukannya malah mempertentangkan hasil hitung cepat," tutur pria yang akrab disapa Toto itu.

Sedangkan, apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi tidak lebih dari transaksi politik. Sementara, Jokowi, kata Yunarto, justru tersandera atas kepentingan para parpol yang mengusungnya.

Padahal, dulu publik sempat berharap di era pemerintahan presidensil dan multi partai, Jokowi bisa membuat dobrakan untuk bisa membuat keputusan sendiri.

Bagi Yunarto, Jokowi baru akan naik kelas dari sekedar transaksi politik apabila ia bisa menegaskan kepada Prabowo bahwa ia adalah atasannya.

"Sedangkan, Prabowo harus berpikir ia adalah bawahan dan loyal terhadap atasannya yaitu Pak Jokowi," katanya lagi.