Ini Peran Prajurit TNI AL yang Diduga Terlibat Pengiriman PMI Ilegal

06 Jan 2022, 14:06 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono mengaku kesal dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) (ANTARA FOTO/Indrayadi)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono mengatakan Polisi Militer TNI AL saat ini tengah memeriksa satu anggotanya yang diduga terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut informasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menduga adanya keterlibatan dua anggota TNI. Mereka merupakan prajurit TNI AL dan Angkatan Udara (AU).

"Saat ini kami akan dalami dulu. Yang bersangkutan masih diperiksa di Pomal," ujar Yudo kepada media ketika memimpin upacara HUT Korps Wanita TNI AL (Kowal) di Mabes TNI AL di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (6/1/2022).

Ia menjelaskan peranan dari anggota TNI AL tersebut yakni mengontrakkan rumah pribadinya kepada seorang individu. Belakangan, rumah itu digunakan sebagai tempat penampungan bagi PMI ilegal untuk diberangkatkan lewat jalur laut ke Negeri Jiran.

"Masa, rumahnya dikontrak oleh orang lain, tapi gak tahu siapa yang ngontrak. Lalu, ditanyakan, apakah digunakan secara ilegal. Kamu tahu enggak? Ini yang sedang kami dalami," kata dia lagi.

Ia pun memastikan rumah yang digunakan untuk menampung PMI ilegal merupakan kediaman pribadi. Yudo tidak akan pikir panjang dan langsung bakal memecat seandainya rumah yang dikontrakan adalah rumah dinas.

"Kalau itu (rumah dinas), gak usah pakai Pomal lagi. Langsung saya (ajukan ke) DKP (Dewan Kehormatan Perwira) dan sudah pasti saya pecat karena sudah mencoreng instansi TNI AL," katanya.

Tetapi, karena yang dikontrakkan adalah rumah pribadi, maka, kata Yudo, mereka berhak membela diri. Lalu, apa sanksi yang bakal dijatuhkan ke anggotanya bila ia terbukti bersekongkol dalam pengiriman PMI ilegal ke Malaysia?

1. KSAL Yudo berjanji akan bersikap tegas bila prajurit TNI AL terbukti terlibat

Default Image IDN

Yudo mengatakan akan menegakkan aturan hukum yang berlaku bila prajuritnya terlibat dalam pengiriman PMI ilegal ke Negeri Jiran. Namun, ia mengaku harus menunggu hasil pemeriksaan dari Pomal.

"Entah hukumannya pidana atau disiplin. Tapi, kita tunggu dulu pemeriksaan dari Pomal," kata dia.

Ia pun memastikan tidak akan ada prajurit TNI AL yang lolos dari jerat hukum bila terlibat dalam suatu perkara hukum. Berdasarkan hasil investigasi internal BP2MI, dua anggota TNI itu terlibat dalam pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dengan menggunakan kapal. Tetapi, kapal yang mengangkut sekitar 57 orang itu karam pada 15 Desember 2021 ketika menuju ke Johor Bahru.

Sejauh ini, sudah ada 21 jenazah yang ditemukan oleh otoritas setempat. Otoritas di Indonesia menduga pihak yang memberangkatkan ikut ditemukan dalam kondisi selamat dan ditahan di Malaysia.

2. KSAL Yudo kesal terhadap BP2MI karena tak terbuka soal hasil investigasi

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani ketika memberikan keterangan pers soal pengiriman PMI ilegal ke Malaysia pada 28 Desember 2021 (Tangkapan layar Facebook BP2MI)

Yudo juga mengaku kesal karena pihak BP2MI justru tidak kooperatif dan mengungkap hasil investigasi mereka. Alhasil, TNI AL melakukan investigasi internal mandiri.

Ia pun berharap BP2MI bisa lebih terbuka. Bahkan, Yudo dengan tegas menyebut jangan sampai ada instansi pemerintah yang mencari kambing hitam dalam kasus penyelundupan pekerja migran.

"Jangan sampai ketika terjadi seperti itu mencari-cari kambing hitam, menyalah-nyalahkan TNI," ujar Yudo.

Yudo menyatakan hasil investigasi tersebut seharusnya dapat disampaikan kepada TNI AL supaya pihaknya dapat menindaklanjuti temuan investigasi tersebut. Namun, menurut dia, justru BP2MI tidak terbuka kepada TNI AL. "Nah ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka, ini kan susahnya gitu," katanya.

3. KSAL mendorong BP2MI tidak takut menyampaikan temuan kepada TNI AL

Default Image IDN

Kemudian, Yudo juga mendorong agar ada keterbukaan di antara instansi pemerintah. Sebab, bila hal tersebut tak terjadi maka bisa memicu terjadinya kecurigaan.

Untuk itu, Yudo meminta agar BP2MI tidak takut menyampaikan temuan tersebut kepada TNI AL. "Jadi, jangan sampai karena kelemahannya sendiri tapi mencari-cari instansi lain untuk juga dilemahkan," katanya lagi.

Sementara, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan temuan mereka diperoleh usai melakukan investigasi khusus. Investigasi itu dilakukan tim yang terdiri dari sembilan orang, serta dipimpin Deputi Penempatan dan Perlindungan PMI untuk kawasan Amerika dan Pasifik, Irjen (Pol) Ahmad Kartika. Mereka terjun ke lapangan pada 19 hingga 24 Desember 2021.