Instruksi Surya Paloh usai Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK

Paloh mempertanyakan penerapan istilah OTT yang dinilainya tidak tepat. Menurut dia, OTT seharusnya merujuk pada peristiwa di satu lokasi antara pemberi dan penerima yang sama-sama melanggar norma hukum.

"Yang saya pahami, OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma hukum, terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima," kata dia.

"Tapi kalau yang satu melanggar normanya di Sumatra Utara, katakanlah si pemberi, yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?" sambung pria kelahiran Aceh itu.

Penggunaan terminologi yang keliru dinilai Paloh akan berpotensi membingungkan publik dan tidak mendukung jalannya pemerintahan.

Karena itu, RDP diharapkan mampu memberikan kejelasan agar istilah OTT tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendukung penegakan hukum yang lebih baik.

Paloh menegaskan Partai NasDem konsisten mendukung penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan agar prosesnya tidak didahului dengan drama.

"Yang NasDem sedih, asalnya ada drama dulu, baru penegakan hukum. Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu tidak bagus juga," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan penerapan asas praduga tidak bersalah yang dinilainya mulai diabaikan.

"Apakah asas praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak laku lagi di negeri ini?" ujarnya.

Meski melayangkan kritik terhadap terminologi dan proses, Paloh menegaskan dukungan penuh NasDem terhadap penegakan hukum yang murni dan bijaksana.

"Tegakkan hukum secara murni, dan NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah, prosesnya secara bijak," kata dia.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur senilai Rp126,3 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Proyek peningkatan RSUD dari tipe D menjadi tipe C ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan Abdul Aziz mengetahui penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk membeli kebutuhan pribadinya. KPK menduga Abdul Aziz bersama pihak terkait menerima aliran dana dari komitmen fee 8 persen atau sekitar Rp9 miliar dari nilai proyek. Kasus bermula Desember 2024 saat pihak Kemenkes bertemu lima konsultan perencana membahas Basic Design RSUD yang didanai DAK, dengan Basic Design RSUD Kolaka Timur dikerjakan Nugroho Budiharto.

Pada Januari 2025, Pemkab Kolaka Timur dan Kemenkes membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C, diduga untuk memenangkan PT Pilar Cerdas Putra. Maret 2025, Ageng Dermanto selaku PPK menandatangani kontrak dengan PT Pilar Cerdas Putra senilai Rp126,3 miliar.

April 2025, Ageng memberi Rp30 juta kepada Andi Lukman Hakim. Mei–Juni 2025, PT Pilar Cerdas Putra menarik Rp2,09 miliar, dengan Rp500 juta diserahkan ke Ageng di lokasi proyek, serta adanya permintaan fee 8 persen.

Agustus 2025, Deddy Karnady menarik cek Rp1,6 miliar yang diserahkan ke Ageng lalu diberikan ke Yasin, staf Abdul Aziz, dan sebagian uang digunakan untuk kebutuhan pribadi Abdul Aziz.