Jeddah, IDN Times - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latif mengatakan, pemerintah Arab Saudi mengawasi ketat adanya jual beli paket haji dengan visa non-haji.
Mereka bahkan mengerahkan intelijen untuk memantau pergerakan akun-akun di media sosial, termasuk di Indonesia, yang menjalankan praktik tersebut.
Menurut Hilman, Kementerian Agama dan Kementerian Haji Arab Saudi telah bertemu untuk mendiskusikan hal tersebut. Dalam pertemuan itu, intelijen Arab menunjukkan bahwa ada beberapa akun media sosial milik orang Indonesia yang menjual program paket haji dengan visa non-haji.
"Mereka sudah punya datanya semua, dan itu ditunjukkan kepada saya. Mereka meminta kami kerja sama. Kami juga punya data, siapa yang berjualan di Instagram, siapa yang di TikTok live," kata Hilman, Kamis (6/6/2024).
Hilman mengatakan, kebijakan Arab Saudi soal haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini, kata dia, mereka lebih tegas.
Ia pun kembali meminta kepada warga Indonesia mengikuti peraturan yang ada di Arab Saudi. Kata Hilman, Arab Saudi sebenarnya sudah memberikan banyak keuntungan soal visa kepada Indonesia. Soal visa umrah misalnya, Arab Saudi memberikan kepada jemaah dengan durasi tuga bulan. Bahkan, menjelang puncak haji, mereka masih mengizinkan jemaaah umrah untuk beribadah. Namun, setelah tanggal batas terakhir, yaitu 6 Juni, Arab Saudi pun bertindak tegas.
"Satu sisi mereka terbuka, tapi tetap ada aturannya yang harus dipatuhi. Harus dijaga sama-sama biar kepercayaan Kerajaan Saudi kepada kita tidak hilang," ujarnya.
Seperti diketahui, seorang selebgram asal Indonesia ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi karena menawarkan paket haji tanpa visa resmi. Ia pun kini ditahan oleh aparat keamanan setempat.
Sebelumnya, Arab Saudi telah dua kali menangkap rombongan jemaah asal Indonesia. Mereka yang berasal dari Banten dan Makassar itu hendak menunaikan ibadah haji namun tak punya visa resmi. Para jemaah dideportasi sementara koordinator rombongan ditahan. Selain itu, mereka juga kena dena sekitar Rp43 juta dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun.