Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi menegaskan bahwa isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran pemerintah kemungkinan besar hanya narasi yang dibesar-besarkan. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh belanja pegawai atau layanan publik, melainkan hanya pada belanja barang dan modal.
"Jangan-jangan ini hanya isu yang kemudian dibesarkan-besarkan untuk menggagalkan efisiensi yang dilakukan pemerintah," kata Hasan di gedung BPOM, Kamis (13/2/2025).
Dia menerangkan dalam belanja APBN itu ada empat kriteria. Ada belanja gaji pegawai, termasuk juga layanan pegawai, belanja barang, ada belanja modal, dan belanja layanan publik, bantuan sosial.
"Yang dihemat itu hanya dua item, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai tidak merupakan bagian dari efisiensi. Layanan publik, bantuan sosial bukan merupakan bagian dari efisiensi," ujar Hasan.
Hasan membantah PHK tenaga honorer atau kontrak di kementerian/lembaga bagian dari efisiensi anggaran.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata dia.