Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo angkat suara mengenai masalah tenaga kerja asal Tiongkok yang disebut-sebut mencapai angka 10 juta orang ada di Indonesia. Benarkah demikian?
Saat memberi sambutan pada Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) XII, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/8), Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendengar isu tersebut.
Jokowi pun blak-bakan. Menurut dia, jumlah total pekerja asal China yang ada di Indonesia hanya 23.000. Itu pun, sambung Presiden, tidak kerja terus-menerus.
“Itu masang turbin, masang smelter. Saya cek kok. Itu memang kita belum siap melakukan itu, sehingga mereka harus di sini 3 bulan hingga 6 bulan untuk memasang ini,” terang Presiden Jokowi, seperti dikutip dari situs Setkab.go.id.
Presiden kemudian meminta semua pihak untuk membandingkan dengan orang Indonesia yang kerja di RRT ada 80 ribu. Bahkan, imbuhnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia 1,2 juta.
"Malaysia diam saja. Itu yang legal 1,2 (juta)," kata Jokowi.
Saat menerima kunjungan PM Mahathir Mohammad, Presiden Jokowi mengaku masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia sempat disinggung.
“Saya ngomong apa adanya. Ya itulah sudah terjadi bertahun-tahun, dan saya minta kepada Mahathir ada perlindungan, legalisasi, ada proteksi sehingga semuanya menjadi gamblang,” ujar Presiden.
Meskipun ada banyak TKI legal dan ilegal di sana, lanjut Presiden, Malaysia tidak ribut. Presiden juga menyebutkan, tenaga kerja Indonesia yang legal di Arab Saudi ada sekitar 500 ribu. "Yang ilegal lebih dari itu," imbuhnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga membandingkan jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dengan penduduk yang hanya 0,03 persen. "Satu persen saja gak ada. Harus angka-angka yang kita sampaikan supaya isu tidak kemana-mana," tegasnya.
Presiden Jokowi membandingkan dengan tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab yang 80 persen asing semua, dan mereka senang-senang saja tidak ada masalah. Demikian juga di Arab Saudi 33 persen itu adalah tenaga kerja asing.
Presiden menegaskan, pemerintah berupaya mendatangkan investasi, karena salah satu tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk yang lain.