Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Hulu Sungai Utara Punya Harta Rp5,3 M

Abdul Wahid tercatat memiliki dua tanah dan bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), masing-masing seluas 400 meter persegi dan 600 meter persegi. Kedua tanah dan bangunan itu bernilai Rp4,65 miliar.

Ia tak tercatat memiliki kendaraan, harta bergerak lainnya, dan surat berharga.

Abdul Wahid tercatat masih memiliki harta berupa kas dan setara kas. Berdasarkan data yang ia laporkan, kas dan setara kas yang ia miliki mencapai Rp718,8 juta.

Ia tak tercatat memiliki utang, sehingga total kekayaannya per 2020 mencapai Rp5,368 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 September 2021. 

Saat itu KPK menetapkan tiga tersangka yakni Maliki selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU, Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

Atas perbuatannya, tersangka Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.