Pemprov DKI Jakarta Berikan Insentif PBB-P2 untuk Tahun 2025

28 Apr 2025, 13:10 WIB

ilustrasi menghitung pajak rumah (freepik.com)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan PBB-P2 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 8 April 2025.

Langkah ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov DKI dalam mewujudkan keadilan perpajakan bagi masyarakat. Ada beberapa kebijakan insentif PBB-P2 yang diberikan pada tahun 2025.

1. Pembebasan Pokok PBB-P2

ilustrasi rumah tapak (freepik.com)

Masyarakat berhak mendapatkan pembebasan 100 persen dari pokok PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:

Rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta.
Wajib Pajak merupakan orang pribadi.
Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan hanya berlaku untuk satu objek dengan NJOP tertinggi per 1 Januari 2025.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah tervalidasi di akun Pajak Online.