Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Jakarta Jadi Pilot Project Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak
Gubernur Pramono Anung dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Balai Kota, Kamis (4/6/2026)/ dok Dinas PPAP DKI
  • DKI Jakarta ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak melalui penandatanganan SKB tujuh kementerian di Balai Kota Jakarta.
  • Gubernur Pramono Anung menegaskan program ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berkeadilan, serta menjamin rasa aman bagi kelompok rentan.
  • Pemerintah DKI memastikan dukungan anggaran penuh, sementara KemenPPPA menyebut program ini akan menjadi model kebijakan dan praktik pelayanan terpadu bagi daerah lain di Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
4 Juni 2026

Tujuh kementerian dan lembaga negara menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) di Balai Kota DKI Jakarta, menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai pilot project nasional untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak. Gubernur Pramono Anung menyatakan komitmen penuh menjalankan amanah tersebut.

kini

Program percontohan perlindungan perempuan dan anak di Jakarta mulai dijalankan dengan dukungan anggaran dari Pemprov DKI. Pemerintah pusat menilai keberhasilan program ini akan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai wilayah percontohan nasional untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh tujuh kementerian dan lembaga negara.
  • Who?
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta perwakilan tujuh kementerian dan lembaga negara terlibat dalam peluncuran program ini.
  • Where?
    Kegiatan penandatanganan berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta sebagai lokasi simbolis peluncuran program percontohan nasional tersebut.
  • When?
    Penetapan dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama dilakukan pada Kamis, 4 Juni 2026.
  • Why?
    Program ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak agar lebih terintegrasi, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
  • How?
    Pemerintah pusat menunjuk Jakarta sebagai laboratorium kebijakan dengan dukungan anggaran dari Pemprov DKI; kolaborasi lintas instansi akan memastikan pelayanan cepat dan berkelanjutan bagi korban kekerasan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta sekarang jadi tempat contoh buat jaga perempuan dan anak supaya aman. Banyak orang penting tanda tangan surat di Balai Kota, ada tujuh kementerian juga. Pak Gubernur Pramono bilang Jakarta bangga dan siap kerja sungguh-sungguh. Uangnya sudah disiapkan biar programnya jalan baik. Menteri Arifah bilang ini supaya bantuan bisa cepat dan terus ada untuk yang butuh.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Penetapan Jakarta sebagai proyek percontohan nasional perlindungan perempuan dan anak mencerminkan kepercayaan besar pemerintah pusat terhadap kapasitas daerah ini dalam membangun sistem pelayanan yang terintegrasi. Dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan dan kolaborasi lintas kementerian, langkah ini menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan kota yang inklusif, aman, serta berkeadilan bagi seluruh warganya.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai wilayah program percontohan nasional (pilot project) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak. Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh kementerian dan lembaga negara di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab moral yang besar bagi Jakarta untuk terus melindungi warganya, khususnya kelompok rentan.

"Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah yang akan kami jalankan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Demi memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak yang semakin terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Pramono dikutip dari keterangan, Kamis.

1. Sejalan dengan visi Jakarta

Ilustrasi Jakarta persiapan Tahun Baru di Bundaran HI. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pramono menambahkan, program ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi fondasi paling mendasar dalam pembangunan kota.

"Bagi kami, kota global bukan hanya sekadar kemajuan ekonomi, melainkan juga tentang kemampuan menghadirkan rasa aman, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi pembangunan," kata Pramono.

2. Pramono pastikan ketersediaan anggaran

Gubernur Pramono Anung dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Balai Kota, Kamis (4/6/2026)/ dok Dinas PPAP DKI

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pramono juga memastikan ketersediaan anggaran untuk menjalankan program percontohan tersebut dapat berjalan maksimal.

"Saya sudah meminta kepada Dinas PPAPP untuk memastikan adanya dana. Jadi, yang paling penting anggarannya telah disiapkan oleh DKI Jakarta," ujar dia.

3. SKB jadi momentum berikan pelayanan cepat

Menteri PPPA Arifah dalam penandatanganan SKB di Balai Kota/(Dok Humas Dinas PPAP)

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengatakan, SKB ini menjadi momentum penting untuk memberikan pelayanan yang cepat dan berkelanjutan bagi korban kekerasan.

Program ini dirancang sebagai laboratorium kebijakan dan praktik baik yang akan menjadi rujukan bagi pengembangan model pelayanan terpadu di berbagai daerah di Indonesia. Ke depan, keberhasilan program di Jakarta akan diadaptasi dan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.

”DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas layanan kesehatan, lembaga perlindungan korban, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat diwujudkan dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban,” ucap Menteri Arifah.

Editorial Team

Related Article