Jelang Tahun Politik, Kelompok LGBT Makin Rentan Terdiskriminasi

25 Agu 2023, 22:50 WIB

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) bakal jadi bumbu yang kerap laris dijual jelang tahun politik. Perwakilan dari Sanggar Waria Remaja (SWARA), Khanza Vina, menyoroti bagaimana diskriminasi pada komunitas LGBT kerap dipolitisasi.

“Yang kita tahu dalam momentum pesta demokrasi tentu isu-isu kelompok minoritas, gender dan seksual itu adalah isu yang terus bisa menarik atensi publik,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

1. Ada dampak yang dirasakan pihak di akar rumput

Perwakilan dari Sanggar Waria Remaja (SWARA) Khanza Vina dalam agenda konferensi pers inisiasi kelompok masyarakat sipil mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Kantor YLBH Jakarta, Jumat (25/8/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jika masyarakat kurang waspada pada isu LGBT yang bisa dipolitisasi, Vina mengatakan akan ada korban yang dirugikan.

Dia mengatakan, kerugian ini akan dirasakan segelintir orang meski dampaknya tak terlihat.

“Teman-teman akar rumput misalkan dipersekusi, kriminalisasi dan juga potensi-potensi kekerasan dialami,” kata dia.

2. Tanggung jawab atas stigma dan diskriminasi yang ada

Ilustrasi. Komunitas waria diajak untuk menulis dan berinteraksi dengan publik, Yogyakarta, 22 Januari 2020. (IDN Times/Pito Agustin Rudiana)

Momentum diskriminasi kelompok LGBT jelang tahun politik akan terus meningkat. Vina berharap agar masyarakat bisa bertanggung jawab terhadap stigma dan diskriminasi yang rentan dialami oleh kelompok tersebut.

“Sebisa mungkin kita semua, bukan bijak ya, tapi semua orang bertanggung jawab terhadap stigma dan diskriminasi yang dialami oleh ke masyarakat rentan gitu ya, karena kepentingan segelintir orang, misalkan kepentingan-kepentingan politisi terkait dengan suara ketika nanti mereka akan mencalonkan,” ujarnya.

3. Pertemuan LGBT se-ASEAN yang sempat tuai kecaman

Komunitas Arus Pelangi mengikuti hari International Women’s Day, di depan halaman Monas, Minggu (8/3) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Salah satu diskriminasi yang muncul pada momen jelang kontestasi politik adalah penolakan penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut Vina, itu adalah kegiatan diskusi yang berkenaan dengan mekanisme HAM. Namun dipolitisasi hingga jauh dari konteks acara.

“Kita bisa melihat kemarin misalnya bagaimana beberapa penolakan terhadap event yang diselenggarakan teman-teman. Padahal itu adalah diskusi untuk belajar mekanisme HAM, dan bagaimana itu dipolitisasi dan kemudian di-blow up ke media seakan-akan itu adalah acara teman-teman yang tidak sesuai dengan konteksnya,” ungkap Vina.

“Penolakan itu juga tidak didasari oleh apa yang sudah dimandatkan konstitusi terkait dengan hak-hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh warga negara,” katanya.