Jelaskan Biaya Bor Sumur Rp150 Juta, KSAD: Itu Dipakai untuk Satu Desa

06 Jan 2026, 16:36 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika berbicara di markas Satuan Angkutan Perairan. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Proses pengeboran sumur air sulit dan rumit, terutama di daerah dengan sumber air sulit seperti Gunung Kidul. Kondisi geologis yang didominasi batuan kapur membuat biaya pengeboran lebih mahal.
TNI AD mengirimkan 63 alat berat untuk membantu penanganan banjir di Sumatra, termasuk mengeruk lumpur sisa banjir yang tingginya setara atap rumah. Alat berat diperlukan karena tidak bisa dilakukan secara manual.
KSAD tidak ambil pusing atas kritik terhadap lambatnya kinerja pemerintah. Fokusnya adalah merencanakan dengan matang untuk membantu warga yang terdampak bencana agar dapat menjalani kehidupan yang baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengklarifikasi mengenai biaya pengeboran sumur di lokasi bencana di Sumatra yang disebutnya mencapai angka Rp150 juta. Maruli menggaris bawahi biaya Rp150 juta untuk pengeboran sumur dalam yang konsumsi airnya bisa dimanfaatkan oleh warga satu desa. Nominal tersebut bukan untuk pengeboran sumur yang konsumsi airnya untuk dimanfaatkan oleh penghuni satu rumah.

"Ini tuh (sumur air) barang kepentingannya (dikonsumsi) kadang-kadang oleh satu desa. Bukan untuk konsumsi satu rumah," ujar Maruli di Markas Satuan Angkutan Air TNI AD, Jakarta Utara pada Selasa (6/1/2026).

"Kalau hanya dipakai untuk satu rumah ya rumah saya saja di Bandung mungkin (biayanya) gak sampai Rp10 juta. Jadi, tuh air. Tapi kan itu untuk kepentingan satu keluarga saja," imbuhnya.

Klarifikasi itu disampaikan oleh jenderal bintang empat tersebut lantaran warganet di media sosial meributkan biaya bor sumur air yang mencapai Rp150 juta terlalu mahal. Pernyataan mengenai perkiraan biaya untuk pengeboran sumur air disampaikan oleh Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Maruli dalam kunjungan ke Aceh Tamiang di penghujung tahun 2025.

Maruli mengatakan perkiraan biaya bor sumur itu bukan tanpa dasar. Sebab, ia sudah berpengalaman melakukan pengeboran sumur air di lebih dari 4.000 titik melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

"Jadi, saya mengerti betul sedikit banyak bahwa air itu di bawah kantong-kantong air. Kalau tidak menemukan mata airnya, maka air itu pasti akan habis," tutur dia.

1. Proses pengeboran sumur air tidak mudah

Pengeboran sumur air di Aceh Tamiang. (Dok. Kementerian PU)

Lebih lanjut Maruli mengatakan tantangan lain untuk melakukan pengeboran sumur air yaitu banyak daerah yang sumber airnya sulit. "Kalau gampang, dari dulu sudah ada airnya di sana. Jadi, kadang-kadang mata bor-nya patah. Kadang-kadang ternyata airnya tidak ada, kita harus pindah lagi. Rumit," ujarnya.

Ia menambahkan bagi yang memahami cara untuk mengebor air maka akan menghindari melakukan pengeboran di daerah-daerah seperti Gunung Kidul. Bahkan, ia menantang apakah ada yang bersedia mengeluarkan biaya Rp150 juta untuk pengeboran sumur air di Gunungkidul.

"Coba, kalau ada yang mau (kasih) Rp150 juta (ngebor sumur air) di Gunung Kidul, ya kan? Enggak akan mau, pasti saya yakin," tutur dia.

Berdasarkan data, melakukan pengeboran air di Gunungkidul relatif sulit sebab kondisi geologisnya didominasi batuan kapur atau karst yang punya karakter khusus. Di banyak lokasi, air baru ditemukan pada kedalaman 80 hingga 150 meter. Bahkan, bisa lebih. Lantaran kedalaman bor maka menyebabkan biayanya lebih mahal.

2. TNI AD kirimkan 63 alat berat untuk keruk lumpur sisa banjir

Buldozer milik Zeni TNI Angkatan Darat (AD) yang diangkut menggunakan kapal ADRI LIII ke Sumatra. (IDN Times/Santi Dewi)

TNI Angkatan Darat (AD) terus mengirimkan bantuan dari Jakarta untuk penanganan banjir Sumatra. Salah satunya 63 alat berat yang dapat digunakan untuk mengeruk material banjir di tiga provinsi itu.

Puluhan alat berat tersebut dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal ADRI -LIII. Rencananya, ada dua kapal ADRI milik TNI AD yang berangkat ke Pulau Sumatra.

Ini memang banyak barang pengadaan tahun 2026 yang kami percepat prosesnya. Jadi, yang seharusnya ditempatkan dulu di kesatuan, kami kirim dulu ke lokasi bencana," ujar Maruli.

Berdasarkan hasil evaluasi, kata dia, alat berat banyak dibutuhkan di lokasi bencana untuk mengeruk lumpur sisa banjir yang tingginya sudah setara atap rumah. Sebab, mengeruk lumpur tersebut tidak bisa dilakukan secara manual.

"Jadi, mau berapa ribu manusia pun itu mungkin akan sulit sehingga kami harus pakai dump truck (untuk menampung sisa lumpur). Sebab, bila dibersihkan dari jalan langsung mepet ke rumah, sebaliknya bila rumah dibersihkan, maka lumpur akan menutup jalan," kata dia.

3. KSAD tak ambil pusing dikritik kinerja pemerintah lambat

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Di acara itu, Maruli juga mengetahui ia dilabeli berbagai macam di media sosial selama membantu penanganan banjir di Pulau Sumatra. Namun, ia tak ambil pusing. Sebab, ia harus merencanakan secara matang untuk pengerahan personel dari satuan-satuan tertentu ke lokasi bencana.

"(Personel) ini dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya. Kita pasang sampai (jembatan Bailey) jadi digunakan masyarakat. Saya harus merencanakan pembelian Armco, lalu diangkut menggunakan kapal sampai di sana digeser untuk dipasang," tutur dia.

Ia mengaku tidak terbebani dengan apapun pandangan orang terhadap dirinya. Fokusnya hanya menangani dampak bencana agar warga bisa yang masih bertahan dapat menjalani kehidupan yang baik.

"Yang penting saya saykin apa yang kami kerjakan, TNI AD, dirasakan secara langsung manfaatnya oleh warga yang terdampak bencana," katanya.