Jimly Asshiddiqie Kritik Pemerintah soal Ubah Judul RUU HIP ke BPIP

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menjelaskan, komunikasi politik yang ditampakkan oleh pemerintah sangat buruk dengan mengirim lima menterinya ke DPR sebagai bentuk sikap merespons RUU HIP yang ramai ditolak oleh masyarakat.

Menurutnya, cara tersebut tidak tepat dan malah menimbulkan sebuah permasalahan baru yang tak pernah merujuk masyarakat untuk berdamai. Oleh karena itu, ia mengusulkan, komunikasi yang baik untuk saat ini adalah dengan mencabut RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020 terlebih dahulu.

“Coret dulu dari prioritas 2020 sambil diperbaiki, dimasukkin lagi ke Prolegnas 2021 dengan judul baru,” kata Jimly.

Jimly mengusulkan judul RUU nantinya, bukan RUU BPIP tapi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan begitu RUU PIP ini tidak hanya mengatur soal badan dan dibentuk dengan wujud dewan.

“Judulnya jangan BPIP tapi PIP di dalamnya otomatis ada badan. Kalau hanya badan itu cukup dengan Perpres tidak perlu dengan undang-undang. Saya usulkan dewan sehingga lebih kuat dan melibatkan banyak institusi tapi terkoordinasi,” ujarnya.

Sebelumnya, ia menegaskan, pemerintah telah mendengar aspirasi penolakan masyarakat terhadap RUU inisiatif DPR itu dengan menjamin substansi RUU HIP ini telah berubah dan tak ada lagi pasal kontroversial.

“Substansinya ada dua, TAP MPR Tentang Komunis dicantumkan dalam konsideran. Ketentuan mengenai perasan Pancasila ditiadakan, dari segi substansi sudah ada adaptasinya, pemerintah mendengar juga,” kata Jimly.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR RI Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas menyatakan setuju dengan pendapat Jimly namun ia memberi catatan terkait mekanisme penarikan RUU HIP yang telah disahkan di rapat paripurna itu.

“Mekanismenya menurut UU ada yang dicabut dan dimasukkan, mekanismenya harus melalui proses harmonisasi atau penyusunan kembali (pada masa persidangan V),” kata Supratman.

Supratman menjelaskan, saat ini tak ada lagi perdebatan soal substansi RUU HIP. PDI Perjuangan selaku partai pengusul awal RUU HIP kata Supratman, telah sepakat untuk memasukkan TAP MPRS 25/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pemerintah juga telah menyatakan konsep Pancasila di butir pertama RUU BPIP untuk menjawab persoalan tentang perasan Pancasila.

“Perdebatan mengenai ini (RUU HIP) kita hentikan, termasuk teman-taman Fraksi PDIP yang sudah mengakomodir dan setuju dengan semua protes publik,” ujar Supratman.

Terkait dengan usulan judul RUU nantinya, Supratman menegaskan, sejak awal Baleg dan termasuk Fraksi PDIP sepakat RUU HIP hanya mengatur soal kelembagaan. Oleh karena itu, ia sepakat RUU PIP bisa menjadi opsi penengah dalam usulan pemerintah nantinya.

“Saya setuju dengan Prof. Jimly, jalan keluarnya kita tarik dulu nanti pemerintah atau DPR mengajukan kembali dengan RUU yang baru,” ujar Supratman.

Sementara itu, Ketua Bamusi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi, membenarkan Supratman, bahwa partainya telah sepakat untuk memasukkan TAP MPRS tentang pembubaran PKI dan juga menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan konsep Pancasila menjadi trisila dan ekasila.

“Sekjen PDIP Hasto menegaskan, PDIP setuju memasukkan TAP MPRS 25/1966.
PDIP setuju dengan Prof Jimly kita fokus pada COVID-19, setelah itu kita bahas kembali RUU BPIP itu,” kata dia.

Karena, menurut Zuhairi BPIP tetap perlu diperkuat dengan undang-undang karena mengingat fungsinya, BPIP tak bisa hanya berlandas pada Peraturan Presiden.

“Yang harus diperkuat itu fungsi, tugas wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP yang selama ini hanya berupa Perpres. Masa BNN punya UU, Arsip Nasional punya UU, tapu lembaga sebesar BPIP yang memiliki tugas koordinasi integrasi dalam konteks ideologi Pancasila ini tidak memiliki UU,” kata Zuhairi.

Sebelumnya diberitakan IDN Times, pemerintah dan DPR akhirnya resmi menunda pembahasan RUU HIP dan menggantinya dengan RUU BPIP. Tak hanya mengganti nama, pemerintah juga telah menghapus pasal-pasal kontroversial di dalam RUU HIP yang tujuannya untuk memperkuat BPIP.

Pernyataan resmi pemerintah disampaikan lewat surat presiden dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU BPIP. Pemerintah diwakili Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Bapak Menko Polhukam, untuk bisa menyerahkan konsep BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama, atau mendapatkan masukan dari masyarakat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung di TVR Parlemen, Kamis (16/7/2020).

Puan menjelaskan, RUU BPIP akan berbeda dengan substansi RUU HIP. Ia memastikan tak ada lagi pasal-pasal kontroversial seperti trisila dan ekasila dalam RUU HIP.

“Substansi pasal-pasal BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal yang berbeda dengan RUU HIP, yang berisi 10 bab dan 60 pasal. Dalam konsiderans (pertimbangan) juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1996, tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

“DPR dan pemerintah sudah sepakat, konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, kritik terhadap RUU BPIP itu,” kata Puan.