JK: Bansos dari Masyarakat, Harusnya Ucapkan Terima Kasih ke Mereka

17 Jan 2024, 06:30 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla tak sepakat bila bantuan sosial (bansos) dipersonalisasi dan dikaitkan ke individu tertentu. Sebab, bansos bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat yang mampu.

Pernyataan itu sekaligus mengkritisi kalimat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang ketika berkampanye di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong warga agar mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal itu dilakukan Airlangga usai mengumumkan bahwa program bantuan sosial akan terus dilanjutkan.

"Tentu sebaikanya (tidak begitu). Bansos kan (bersumber) dari pajak seluruh masyarakat. Ya, seharusnya berterima kasih kepada masyarakat yang mampu (bayar pajak). Ucapkan (terima kasih) kepada masyarakat yang mampu. Bukan kepada perorangan," kata JK di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Di sisi lain, tokoh senior di Partai Golkar itu juga mengaku tidak heran bila ada yang menyebut bansos kerap dipolitisasi. Hal itu, ia serahkan ke masyarakat untuk memberikan penilaian dan berpendapat soal hal tersebut.

1. Airlangga sebut pemerintah bakal bagikan BLT dan bantuan beras

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika berkampanye di Nusa Tenggara Barat. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Sebelumnya, Airlangga memastikan pemerintah terus melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan beras gratis di tahun 2024. Pernyataan itu, ia sampaikan di tengah-tengah kampanye di NTB.

"Apakah setuju program pembagian BLT dan beras lanjut? Siap?" tanya Airlangga ketika mengunjungi Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Senin (15/1/2024).

Ia mengatakan, sejak Minggu kemarin, pemerintah membagikan 10 kilogram beras. Bansos itu bakal dicairkan selama enam minggu ke depan.

Selain itu, di hadapan sekitar 100 keluarga penerima bansos, Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah bakal mengucurkan BLT El Nino senilai Rp400 ribu selama dua bulan. Ia mengatakan, tidak semua warga mendapatkan bansos berupa beras.

Berdasarkan data yang ia miliki, penerima bansos berupa beras mencapai 22 juta orang. Sedangkan, penerima BLT mencapai 18 juta orang. "Ini ada beda 4 juta (penerima) tergantung kemampuan ekonomi masing-masing," tutur dia lagi.

2. Warga NTB juga akan dapat BLT El Nino hingga bulan Juni

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika berkampanye di Nusa Tenggara Barat. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, warga juga bakal mendapat bantuan uang tunai senilai Rp200 ribu per bulan hingga Juni mendatang. Bantuan tunai ini merupakan dampak dari El Nino sehingga menyebabkan keterlambatan masa panen.

Lantaran warga setuju program bansos dilanjutkan, maka Airlangga tiba-tiba meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih ke Presiden Jokowi.

"Terima kasih, Pak Jokowi," ujar warga kompak sesuai arahan pria yang sehari-hari menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Ini merupakan kali kedua ketum parpol pengusung Prabowo-Gibran menciptakan persepsi seolah-olah bansos bersumber dari dana Jokowi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga mengucapkan pernyataan serupa, ketika berkampanye di Kendal, Jawa Tengah.

3. Narasi bahwa bansos bersumber dari kelompok tertentu dinilai tak bertanggung jawab

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek pencairan bansos di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Selasa (28/12/2021). (dok. Kemensos)

Kritik juga disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni. Senada dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, Titi menggarisbawahi bahwa bansos adalah uang rakyat, dari dan untuk rakyat.

"Bila ada narasi bahwa itu seolah-olah eksklusivitas dari satu kelompok, itu juga tidak bertanggung jawab. Itu seharusnya diluruskan oleh peserta pemilu dan kita semua bahwa bansos itu dari rakyat, uangnya rakyat untuk rakyat. Kita harus awasi pelaksanaannya," ujar Titi di Jakarta pada Minggu kemarin.

Ia mengatakan, bansos bukan dihasilkan oleh individu tertentu di politik. Bansos bersumber dari dana rakyat, sehingga kata Titi, sudah sepatutnya dikembalikan lagi ke masyarakat.

"Itu adalah produk kebijakan yang dihasilkan oleh banyak pihak," tutur dia lagi.

Tetapi, justru yang terjadi pembagian bansos ikut disusupi pesan-pesan politik. Isinya, bahwa bansos berasal dari aktor politik tertentu.

"Tidak akan ada ini kalau misalnya tidak ada aktor politik tertentu yang membuat kebijakan. Ini yang tidak terjangkau karena terjadi di ruang-ruang yang tidak mampu kita awasi," katanya.