Jokowi Ajak Gerindra Gabung, Cara untuk 'Bungkam' Oposisi?

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menyampaikan ajakan Jokowi tersebut untuk membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. Menurut dia, hal itu penting agar suasana politik di Indonesia semakin adem usai pilpres berlangsung.

"Oleh karena itu, Pak Jokowi sejak awal membuka ruang komunikasi, memberi ruang untuk bergabung dengan siapa saja," kata Karding saat dihubungi IDN Times.

Kemudian, Karding menerangkan, terlepas dari siapa pun nanti partai koalisi Prabowo yang bergabung dengan pemerintah, ia meyakini masih tetap akan ada oposisi. Partai yang memutuskan tetap menjadi oposisi akan menjadi penyeimbang bagi pemerintah.

"Nah partai-partai yang berfungsi oposisi ini lah yang nanti akan memberi kontrol dan penyeimbang bagi pemerintah yang memiliki partai dengan jumlah koalisi yang besar," ujar Karding.

Terkait wacana bergabungnya oposisi ke pemerintah, Karding menyebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab, Gerindra juga belum memberi kepastian apakah tertarik bergabung ke pemerintah atau tidak.

"Karena prosesnya masih panjang. Komunikasinya juga tentu masih banyak tahapan-tahapan. Jadi, yang bisa dikatakan sekarang adalah ada komunikasi-komunikasi dengan banyak pihak termasuk Gerindra, tentang bagaimana membangun Indonesia," kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan pada prinsipnya memang pemenang harus mengajak yang kalah. Maka, ia melanjutkan, wajar apabila Jokowi mengajak Prabowo masuk ke dalam barisannya.

Meski begitu, Ujang menyampaikan, bila memang Gerindra masuk ke dalam pemerintah, yang diuntungkan adalah Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pasalnya, hal itu akan melemahkan kekuatan oposisi.

"Karena mampu mempreteli atau melemahkan kekuatan oposisi. Sehingga oposisi menjadi berantakan. Tapi, tidak sehat bagi demokrasi karena demokrasi di Indonesia perlu check and balances. Perlu keseimbangan politik. Perlu pemerintah yang kuat dan juga perlu oposisi yang kuat," terang Ujang kepada IDN Times.

Menurut Ujang, apabila benar Gerindra masuk barisan pemerintah, maka kekuatan penyeimbang tidak akan ada. Ujang menambahkan, apabila kekuatan pemerintah terlalu besar, maka akan berbahaya ke depannya.

"Jika Gerindra masuk koalisi Jokowi-MA, maka kekuatan penyeimbang itu tidak ada. Mungkin hanya akan menyisakan PKS. Sedangkan, PAN dan Demokrat juga sudah digoda masuk koalisi 01," ungkap Ujang.

"Jika koalisi pemerintah terlalu kuat juga bahaya. Karena pada prinsipnya seperti kata Lord Acton, power tends to corrupt. But absolute power, corrupt absolutely," katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengingatkan Prabowo agar tetap berada di barisan oposisi. Mardani pun meminta agar Prabowo dan koalisinya tetap menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.

"Saatnya, kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Selama kita istiqomah, membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat, baik di dalam atau pun di luar pemerintahan," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya.

Mardani melanjutkan, koalisi Indonesia Adil Makmur layak untuk tetap dilanjutkan ke depannya. Itu penting, lantaran menurutnya bisa menjadi kekuatan penyeimbang guna mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat.

"Kita berharap dan berdoa semoga ke depan bangsa ini memperoleh keberkahan, memuliakan ulama, dan mencintai rakyatnya," tutur dia.