Jokowi Batalkan Remisi Pembunuh Wartawan Bali, Ini Kata Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan bahwa pembatalan remisi yang ditandatangani oleh Jokowi menunjukkan komitmen dan kepedulian pemerintah dalam keselamatan pekerja media. Dan keadilan menjadi salah satu poin yang dinilai penting oleh Jokowi. “Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat menjadi poin perhatian Presiden," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2).

Lanjutnya, pembatalan remisi tersebut juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak menutup hati terhadap para wartawan dan pekerja media. Menurutnya, para pekerja media juga harus mendapatkan perlindungan.

“Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana. Dan saya kira itu keputusan yang terbaik bagi kita semua,” ujar Moeldoko.

Tambah Moeldoko, kasus pembunuhan wartawan Bali ini tidak bisa dilihat sepotong karena pengajuan remisi. "Kasus ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, karena pengajuan remisi kepada ratusan narapidana dengan kasus yang berbeda-beda," jelasnya.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara, nama Susrama tercantum di dalamnya. Dia ditetapkan dihukum 20 tahun.

Alasannya, kata Yasonna, karena Susrama telah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Selain itu, umurnya sudah menginjak angka 60 tahun. Sehingga pemerintah memberikan remisi perubahan.

"Jadi prosesnya begini ya, itu remisi perubahan, dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Berarti kalau dia sudah 10 tahun, tambah 20 tahun, 30 tahun, umurnya sekarang sudah hampir 60 tahun," jelas Yasonna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Namun kini, setelah mendapatkan banyak protes, akhirnya remisi yang diberikan kepada Susrama sudah dibatalkan langsung oleh Jokowi.

Susrama mulai mendekam di Rutan Klas IIB Bangli sejak 26 Mei 2009. Eks caleg PDIP tersebut divonis seumur hidup oleh Ketua Majelis Hakim, Djumain, di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, pada 15 Februari 2010.

Susrama divonis berdasarkan putusan PN Denpasar Nomor 1002/Pid.B/2009/PN.DPS tanggal 15 Februari 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 29/PID/2010/PT.DPS tanggal 16 April 2010 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1665 K/PID/2010 tanggal 24 September 2010.

Nama Susrama berada di nomor urut 94 dari 115 terpidana yang mendapatkan keputusan Pidana Penjara Sementara. Keputusan itu ditetapkan di Jakarta, pada 7 Desember 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Dalam keputusan itu menyatakan bahwa terpidana yang namanya tercantum dalam Kepres 29/2018 itu adalah terpidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut, serta berkelakuan baik. Artinya, Susrama telah menjalani 10 tahun masa hukumannya.