Jokowi Didesak Batalkan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN, Ini Alasannya

Para Guru Besar Antikorupsi menilai polemik Tes Wawasan Kebangsaan akan mengganggu proses penanganan perkara besar seperti kasus Bansos, suap benih lobster hingga suap Ditjen Pajak. Sebab, banyak penyidik yang diberhentikan karena hal ini.

"Tentu konsekuensi logis dari hasil penyelenggaraan TWK, para penyelidik dan penyidik tersebut tidak bisa menangani perkara itu. Selain itu, terdapat pula singgungan praktik menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) dari Pimpinan KPK," ujarnya.

Selain itu, polemik Tes Wawasan Kebangsaan dinilai akan membuat citra positif KPK memudar di maga publik. Bahkan, sejumlah lembaga survei juga menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu tak lagi mendapatkan kepercayaan publik

"Penting untuk diketahui bersama, sepanjang tahun 2020, setidaknya ada delapan lembaga survei yang menyebutkan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga paling dipercaya," ujarnya.

"Berangkat dari poin ini lalu mengaitkan dengan kekisruhan TWK, dapat dipastikan pada tahun-tahun mendatang ekspektasi publik akan semakin merosot tajam pada KPK. Ditambah dengan berbagai permasalahan yang kerap diperlihatkan oleh Pimpinan KPK itu sendiri," tambahnya.

Selain itu polemik ini dinilai bakal kembali menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. 

"Kekisruhan ini harus segera diakhiri agar pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 1.274 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan dijadwalkan bakal dilantik pada Selasa, 1 Juni 2021. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa tanggal tersebut dipilih karena momentum hari kelahiran Pancasila.

Namun, pimpinan juga menerima masukan sejumlah pihak agar menunda pelantikan, sehingga keputusan kapan pegawai KPK dilantik bakal dirapatkan hari ini.