Jokowi Diminta Cabut Keppres soal Pelanggaran HAM Berat Nonyudisial

Dalam pidatonya, Jokowi menyelipkan kata "menjadi perhatian serius" dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menilai hal itu jadi kepura-puraan Presiden semata. Karena dalam banyak kesempatan, mereka menyebut, pemerintahan yang ada saat ini tidak serius.

Hingga delapan tahun Jokowi menjabat, kata mereka, baru ada satu pengadilan HAM yang akan digelar yakni peristiwa Paniai 2014, belum lagi hanya ada satu tersangka dan digelar di pengadilan Makassar, bukan di Papua.

"Pengadilan HAM yang akan segera berlangsung diprediksi gagal menghadirkan keadilan bagi publik dan mengulang tiga proses sebelumnya yang tidak menghukum satu pun pelaku," tulis Koalisi.

Kemudian, Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pernyataan Jokowi mengenai proses pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dinilai perlu ditelisik lebih jauh.

"Sejauh ini prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik utamanya para penyintas dan keluarga korban. Tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai korelasi antara fungsi KKR dan peranannya dalam proses hukum di Pengadilan HAM," kata mereka.

Pengalaman dibatalkannya UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi tidak juga membuat pembahasan mengenai bentuk KKR yang sesuai dengan ketentuan hukum dan HAM secara internasional, untuk kepentingan korban dan publik bisa diakses publik.

Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga dinilai sejumlah polemik yang berpotensi membuat impunitas semakin menguat di Indonesia. Mulai dari proses tertutup, dokumen yang tak bisa diakses, tanda tanya soal latar belakang, motif dan komposisi individu yang dipilih Presiden untuk mengisi tim ini.

"Kami melihat upaya untuk memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berbasis metode yudisial dan non-yudisial hanya sebagai kamuflase dari lemahnya Negara untuk menindak para pelaku kejahatan kemanusiaan dan luar biasa di Indonesia ini," sebut Koalisi.

Koalisi belum melihat rujukan regulasi atau standar norma pengaturan yang dipilih presiden dan jajarannya dalam menyusun regulasi ini. Pemerintah, dalam Keppres ini mengutamakan mekanisme non-yudisial dalam penanganan pelanggaran HAM yang dianggap jadi jalan pintas penyelesaian.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Jokowi membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM, dengan melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kemudian, DPR juga didesak segera merekomendasikan dan atau mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu.

"Pemerintah dan DPR RI membahas RUU KKR dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation) khususnya penyintas dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-IV/2006," tulis Koalisi.