Jokowi Dinilai Salah Gunakan Kekuasaan soal Presiden Bisa Memihak

27 Jan 2024, 05:01 WIB

Presiden Jokowi cetak aturan presiden boleh kampanye pakai kertas besar (YouTube.com/Sekretaris Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dinilai bisa melakukan abused of power atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan pernyataannya, seorang presiden bisa melakukan kampanye politik. Pakar komunikasi politik, Nyarwi Ahmad, mengatakan Jokowi seharusnya cuti bila ingin ikut berkampanye.

“Pertanyaan berikutnya, Presiden mengajukan cuti kepada siapa? Apakah Presiden mengajukan cuti kepada dirinya sendiri? Padahal hanya ada satu presiden. Nah, hal-hal semacam ini saya pikir paradoks dan munculnya abuse of power. Artinya, terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan,” ujar Nyarwi dalam diskusi virtual yang disiarkan di kanal YouTube Ruang Bicara, Jumat (26/1/2024).

1. Belum ada aturan untuk menguji akuntabilitas kinerja presiden

Presiden Joko Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Nyarwi mengatakan, hingga kini belum ada aturan untuk menguji akuntabilitas kinerja presiden. Seharusnya, publik bisa menguji dan mengetahui secara transparan apa saja yang sudah dilakukan presiden.

”Untuk memastikan hal tersebut, publik punya hak sebagai pemilik kedaulatan agar menjamin akuntabilitas Presiden dan pejabat publik. Karena rakyat yang memilih Presiden. Hal ini dijamin dalam UUD Pasal 9 bahwa Presiden mempunyai sumpah janji jabatan di mana Presiden menjalankan tugas sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan selurus-lurusnya,” ucap dia.

2. Sistem politik Indonesia cenderung feodal

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Nyarwi mengatakan, sistem politik Indonesia cenderung feodal. Menurutnya, orang-orang di sekitar presiden cenderung menempatkan dalam posisi sebagai presiden.

“Di tengah budaya politik Indonesia yang cenderung feodalistik seperti ini, orang-orang disekitar Presiden cenderung menempatkan presiden sebagai raja dalam sistem monarki, padahal kita ini menganut sistem demokrasi. Ini yang saya kira, godaan-godaan mengarah pada abuse of power ini sangat tinggi,” kata Nyarwi.

3. Publik harus bisa kawal pergantian presiden dengan baik

Ilustrasi sistem pemilu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam kesempatan itu, perwakilan Youth Congress, Hasnu Ibrahim mengajak masyarakat untuk bisa mengawal pergantian presiden dengan baik. Sehingga, presiden selanjutnya yang akan menggantikan Jokowi, bisa bekerja lebih baik.

“Kami mengajak kepada semua pihak agar mengawal secara ketat pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang dan kita mendorong agar Bawaslu dapat menggunakan secara baik kewenangannya untuk mengawasi netralitas Presiden, Menteri, TNI, Polri, Birokrasi, ASN, dan Kepala Desa agar tidak berpihak kepada capres-cawapres tertentu,” ujar Hasnu.