Jokowi Dorong Malaysia Segera Selesaikan Negosiasi soal Pengiriman TKI

Di dalam program itu, Hermono menjelaskan ada dua poin yang alot dinegosiasikan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pertama, semua pengiriman PMI ke Malaysia harus melalui satu jalur resmi saja yang diketahui oleh otoritas di sana. 

"Sementara, Pemerintah Malaysia sudah dua kali membuat kebijakan yang sifatnya unilateral (sepihak), misalnya journey performed visa (JVP). Jadi, turis-turis yang ingin menjadi asisten rumah tangga diberi visa, atau yang social visit untuk jalan-jalan lalu mau menjadi ART juga dikasih (visa). Padahal, ini berbahaya sebab mereka tidak disiapkan untuk itu (bekerja sebagai ART) dan rentan perlakuan trafficking," ungkap Hermono secara blak-blakan. 

Ia mengaku sempat terlibat di awal proses negosiasi dan meminta agar kebijakan itu dihentikan. Tetapi, Negeri Jiran justru membuat kebijakan sepihak lainnya yaitu sistem maid online. 

"Jadi, orang bisa mendaftar secara online bila membutuhkan ART. Ini kan sama juga, jelas-jelas melanggar UU di Indonesia. Jadi, one channel system untuk menghilangkan praktik-praktik seperti ini," tutur dia.  

Poin kedua yang alot didiskusikan dengan otoritas di Negeri Jiran yaitu masing-masing pekerja hanya boleh dibebakan satu jenis pekerjaan. Hal itu sesuai dengan ketentuan di dalam UU. 

"Biasanya di lapangan pekerja rumah tangga itu kan diberi pekerjaan dari A sampai Z. Nah, ini harus dibatasi. Sulit juga memang mengontrolnya. Tapi, ini tetap harus diperjuangkan karena itu amanat di dalam UU," ujarnya lagi. 

Sementara, PM Muhyiddin Yasin justru meminta kepada Pemerintah Indonesia agar memastikan PMI yang bekerja di Negeri Jiran, melalui proses yang legal. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjukkan, jumlah PMI yang terdaftar di KBRI Kuala Lumpur 1,3 juta. Tetapi, angka di lapangan diperkirakan mencapai 4 juta TKI. Sisanya tidak terdaftar atau kemungkinan besar ilegal. 

Sebagai niat baik, Negeri Jiran membuat program yang disebut rekalibrasi bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). Program itu memungkinkan PMI yang bekerja di Negeri Jiran tanpa izin bisa kembali ke tanah air, asal memenuhi syarat. Otoritas Malaysia membuka program tersebut pada 16 November 2020 hingga 30 Juni 2021. 

"Saya juga meminta kepada Presiden Jokowi agar perwakilan Indonesia di Malaysia bisa menawarkan program rekalibrasi pulang (PRP) dan rekalibrasi tenaga kerja (PRTK) yang sedang berlangsung hingga 30 Juni 2021," tutur Muhyiddin. 

PM Muhyiddin menjadi pemimpin negara pertama yang berkunjung ke Indonesia pada 2021 dan di tengah pandemik COVID-19 masih mengganas. Selain itu, ini juga menjadi kunjungan kenegaraan pertama bagi Muhyiddin usai terpilih sebagai PM Malaysia pada Maret 2020. 

"Merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kedatangan PM Muhyiddin dan rombongan. Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun. Malaysia juga adalah salah satu mitra penting bagi Indonesia di bidang perdagangan, investasi, pariwisata dan sosial budaya," ujar Jokowi hari ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut akan terus meningkatkan hubungan baik kedua negara di semua tingkatan. Bahkan, Jokowi meminta kepada Muhyiddin agar tak sungkan meneleponnya apabila menemukan masalah menyangkut bilateral. 

"Tadi, saya juga sudah menyampaikan kepada PM Muhyiddin, bila ada masalah-masalah kecil, sedang, kita bisa telepon jam berapa pun," katanya lagi. 

Sementara, pernyataan positif itu disambut baik oleh Muhyiddin dengan menyampaikan keinginan menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara.