Jokowi: Indonesia Negara Paling Banyak Penjarakan Pejabat Korupsi
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam pidatonya di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 mengklaim Indonesia merupakan negara paling banyak memenjarakan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Dia kemudian membeberkan data pejabat yang ditangkap dari tahun 2004 hingga 2022.
"Sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan secara total ada 344 pimpinan, anggota DPR dan DPRD juga ditangkap karena kasus korupsi.
"Sebanyak 344 termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada juga 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, ada 8 komisioner, di antaranya Komisioner KPPU dan KY, juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat, terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabat sebanyak di Indonesia," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
1. Banyak yang dipenjara, tapi korupsi jalan terus
Meski demikian, Jokowi mengaku banyak yang dipenjara, tapi kasus korupsi tetap berjalan terus. Oleh karena itu, Jokowi menyebut perlu ada evaluasi.
"Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, iya. Tapi ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total. Kembali lagi apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks bahkan lintas negara dan multiyuridiksi serta menggunakan teknologi mutakhir," kata dia.
2. Jokowi ingin perkuat sistem untuk mencegah praktik korupsi terjadi
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku ingin memperkuat sistem untuk mematahkan praktik tindak korupsi.
"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain, memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, e-catalog misalnya, saya dulu masuk dalam e-catalog ada 50 ribu barang, sekarang tadi pagi laporan Kepala LKPP 7,5 juta barang yang masuk. Lompatannya sangat cepat sekali. Kemudian online single submission, ini juga sangat membantu. One map policy saya kira belum selesai, tapi sudah 60-70 persen. Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi mengenai adanya pembayaran pajak secara online. Kemudian, pembuatan sertifikat elektronik yang prosesnya menggunakan sistem aplikasi.
"Ini dalam rangka agar tidak terjadi korupsi," ucap dia.
3. Korupsi hambat pembangunan
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, korupsi bisa menghambat pembangunan. Selain itu, Jokowi menyebut korupsi juga bisa menyengsarakan rakyat.
"Korupsi adalah kejatan luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak ekonomi bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat," kata dia.