Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengabulkan permintaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, soal Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Anggaran tersebut nantinya dapat digunakan untuk sosialisasi, memperbaiki manajemen sistem, dan meningkatkan kecepatan melayani kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BKPM yang dihadiri oleh pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah serta Kepala DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.
“Saya ingin kantor PTSP jadi rangking 1 dari seluruh kantor di daerah. Tapi harus betul-betul dipakai untuk melayani, tidak hanya izin namun juga menyelesaikan masalah-masalah yang dialami investor,” kata Jokowi di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya investasi untuk membangun sebuah negara. Investasi, kata Jokowi, dapat memberikan arus modal masuk, terutama ke daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan usaha. Modal tersebut akan menggerakkan perekonomian daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD yang porsinya hanya 23 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Sisa 77 persennya ya digerakkan oleh pengusaha, investor," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, permasalahan izin atau regulasi di daerah sering sekali dikeluhkan oleh investor. Jokowi mengaku kaget saat mengetahui ada Rp708 triliun investasi mangkrak yang belum terselesaikan.
Namun demikian, Jokowi mengaku sebelumnya pernah memberikan tantangan kepada Kepala BKPM untuk menyelesaikan persoalan PT Lotte Chemical Indonesia yang sudah tertunda realisasinya 4 tahun.
“Saya berikan tantangan satu bulan, eh ternyata kurang dari dua minggu bisa selesai,” tuturnya.
Sebelum Jokowi memberikan sambutannya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyinggung soal Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk DPMPTSP. Permintaan itu didasari banyaknya perwakilan DPMPTSP yang masih mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah pusat dalam mendorong investasi.
Sebagai informasi, DPMPTSP merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
"Pertama mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota," kata Bahlil dalam acara rapat koordinasi investasi 2020, di Jakarta, Kamis (20/2).
Bahlil mengklaim, dirinya telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, sehingga tinggal menunggu keputusan, apakah Sri Mulyani setuju atau tidak memberikan DAK kepada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
"DPMPTSP tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu gak pernah ada dana alokasi khususnya. Begitu saya menyampaikan tidak ada DAK-nya, Ibu Sri Mulyani langsung ketawa tersipu-sipu di atas. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman teman," katanya.