Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye, Istana: Itu Ada di UU

25 Jan 2024, 10:32 WIB

Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan sejumlah penerima BPJS di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Istana memberikan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur soal RI-1 boleh memihak dan berkampanye bagi paslon tertentu. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, apa yang disampaikan presiden bukan hal baru karena diatur di dalam UU Pemilu.

"Dalam pandangan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 281, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diatur kampanye pemilu yang boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah serta wakil kepala daerah. Artinya, presiden boleh berkampanye bila merujuk ke UU, " ujar Ari dalam keterangan tertulis pada Kamis (25/1/2024).

Kendati demikian, Ari mengakui, ada sejumlah persyaratan agar presiden bisa ikut berkampanye. Salah satunya, harus cuti dulu dari posisinya sebagai presiden.

"Selain itu, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan pejabat negara sesuai aturan yang berlaku," ujar dia.

Namun, sejumlah pakar hukum tata negara berbendapat pernyataan Jokowi blunder dan melanggar etika. Selain itu, sulit untuk membedakan kunjungan Jokowi ke daerah sebagai presiden dengan individu pribadi lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menggunakan fasilitas negara ketika berada di daerah.

1. Dua presiden sebelum Jokowi disebut Istana ikut berkampanye

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Medan (IDN Times/Indah Permata Sari)

Pembelaan lain yang disampaikan oleh Istana, yaitu tidak hanya Jokowi, presiden satu-satunya yang ikut berkampanye di pemilu pascareformasi. Dua presiden sebelumnya, yakni Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyo pun ikut berkampanye.

"Presiden ke-5 dan ke-6 yang memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya," kata Ari.

"Keduanya ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya," imbuhnya.

Namun, dalam pandangan akademisi hukum tata negara (HTN) dari Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, Jokowi harus berkampanye bagi paslon dari parpol tempat ia bernaung.

Sementara, hingga saat ini, Jokowi belum resmi hengkang dari PDI Perjuangan (PDIP). Ia justru mendukung anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka yang sudah keluar dari PDIP.

Sedangkan SBY ketika itu mengampanyekan Prabowo pada 2019 lantaran Partai Demokrat sepakat mengusungnya sebagai capres.

2. Istana sebut presiden minta pejabat berpegang pada aturan

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana (IDN Times/Istimewa)

Ari juga menyebut bahwa Jokowi tetap meminta semua pejabat publik atau pejabat politik berpegang pada aturan yang ada. Bila aturannya membolehkan, kata Ari, silakan dijalankan.

"Sebaliknya, bila aturan melarang, maka tidak boleh dilakukan. Itu artinya, presiden menegaskan kembali bahwa pejabat publik atau pejabat politik harus patuh terhadap aturan main dalam berdemokrasi," kata dia.

3. Jokowi sebut hak politik seseorang untuk memihak paslon tertentu

Presiden Jokowi meninjau layanan kesehatan yang ada di Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024) (dok. Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, hak politik masing-masing individu termasuk menteri aktif untuk ikut berkampanye di pemilu 2024. Bahkan, Jokowi mengatakan, seorang presiden pun dibolehkan di dalam undang-undang untuk ikut berkampanye bagi paslon tertentu.

"Hak demokrasi dan hak politik adalah setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri. Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan.

Menurut dia, yang terpenting presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gak boleh, gitu gak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tuturnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.