Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo bertolak ke Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja, Kamis (16/9/2021). Jokowi diagendakan akan meninjau vaksinasi COVID-19 di tanah Rencong, hingga memberikan arahan pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas sekitar pukul 06.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1," tulis siaran pers Sekretariat Presiden.
Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Jokowi diagendakan langsung menuju Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuta Baro, untuk meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 door to door atau dari pintu ke pintu untuk masyarakat.
"Selain itu, Presiden juga akan meninjau kegiatan vaksinasi bagi para pelajar dan santri yang digelar di Pondok Pesantren/Dayah Istiqamatuddin Darul Mu’arrif, Kabupaten Aceh Besar," tulis keterangan Sekretariat Presiden.
Setelah itu, Presiden diagendakan akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh yang digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh.
Siang harinya, orang nomor satu di Indonesia ini akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya menuju Provinsi Sumatra Utara, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar.
Setibanya di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Jokowi akan menuju Dusun 1, Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, guna meninjau kegiatan vaksinasi door to door. Lalu, ia akan menuju SMKN 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang, meninjau kegiatan vaksinasi pelajar.
Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi juga akan memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Sumatra Utara yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan.
Turut mendampingi Jokowi dalam kunker ke Provinsi Aceh antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono.
Kemudian, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Rombongan Presiden Jokowi berjumlah terbatas lantaran pandemik COVID-19 masih melanda Indonesia.
Sebelumnya, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kasus virus corona di 33 provinsi sudah turun. Tinggal di Provinsi Aceh yang masih naik.
"Hanya satu provinsi yang masih mengalami kenaikan yaitu Aceh, naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya," jelas Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis (26/8/2021).
Begitu juga tingkat kesembuhan di Aceh, kata Wiku, menurun jadi 1.921 kasus. Sementara, jumlah kematian naik 35 kasus dan kasus aktif naik 1.067. Sedangkan tingkat keterisian rumah sakit di Bumi Serambi Mekkah naik dari 56 menjadi 59 persen.
Selain itu, sebanyak 1.921 dosis vaksin Sinovac di Kabupaten Aceh Tenggara juga belum lama ini dikabarkan rusak dan dibuang. Kendati, Kementerian Kesehatan menganggap kasus ini merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Jadi pada daerah rural yang jarak antara Puskesmas dengan tempat tinggal penduduk yang cukup jauh, ini menjadi salah satu tantangan. Jadi kejadian ini masih dalam batas wajar pengelolaan logistik dan pelaksanaan vaksinasi," ujar Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi IDN Times, Senin (13/9/2021).
Nadia menerangkan total dosis yang sudah diterima Aceh sebanyak 62 ribu, dari jumlah tersebut sebanyak 49 ribu sudah disuntikkan. Sementara yang tidak terpakai 1.812 dan yang rusak 103 dosis vaksin.
Dia menjelaskan angka tersebut merupakan wastage rate yang diperkirakan antara 5 sampai 10 persen. "Jadi hal ini Kabupaten Aceh Tenggara wastage rate hanya sekitar 3,8 persen," imbuhnya.
Nadia menerangkan dalam proses distribusi vaksin ke kota atau kabupaten ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain, ada kemungkinan vaksin rusak. Kemungkinan, vaksin tidak bisa dipakai karena sudah lebih dari enam jam.
"Kemungkinan dosis sisa yang tidak bisa dipakai, karena maksimal vaksin yang dibuka hanya boleh sampai dengan 6 jam sementara sasaran vaksinasi yang sudah terdaftar tidak datang seluruhnya sementara 1 vial itu untuk diberikan kepada 10 orang, sehingga vaksin tersebut tidak bisa digunakan," paparnya.
Untuk itu, Nadia mengimbau agar pemerintah daerah memastikan peserta datang sesuai jadwal dan memiliki cadangan untuk yang mendapatkan suntikan.