Jokowi Umbar Dukungan ke Prabowo Dinilai Tidak Etis

08 Nov 2022, 19:02 WIB

Presiden Jokowi di HUT ke-8 Partai Perindo (IDN Times/Ilman)

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara dari STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, nilai pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo di HUT ke-8 Perindo, sudah tak etis. Sebab, Jokowi menyampaikan dukungan secara terbuka bagi Prabowo Subianto untuk pemilu 2024. Bagi Bivitri, pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tak bisa dianggap sekedar basa-basi.

"Kalau menurut saya, Presiden Jokowi sudah melanggar etis. Memang batasnya tipis, tapi sudah dilanggar (etika). Seharusnya, dia gak ngomong apapun terkait pencapresan. Basa-basi yang lain aja lah. Soal baju kek, peci kek," ungkap Bivitri ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa, (8/11/2022).

Ia menjelaskan yang disampaikan oleh Jokowi pada Senin kemarin sudah merupakan bentuk dukungan. Sebab, pada pemilu 2019 lalu, Prabowo adalah rival politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meskipun akhirnya, ia bersedia merapat ke kubu pemerintahan.

"Itu sih sudah endorsement, bukan basa-basi lagi. Ini yang gak fair. Lagipula pernyataan itu disampaikan oleh penyelenggara negara yang seharusnya menempatkan etik di posisi tinggi. Selain itu, kalimatnya bisa diartikan sebuah kebijakan," tutur dia.

Dari pernyataan Jokowi itu, Bivitri menilai seolah-olah Indonesia bukan negara demokratis di mana pemilihan pemimpin harus melalui pemilu. Pemimpin justru dipilih bergantian sesuai dengan giliran dan berasal dari sirkel pergaulan yang sama.

"Rakyat kan saat pemilu nanti hanya disodori saja (capres). Itu pun sekarang seolah-olah dipertontonkan capres ganti-gantian di antara mereka saja. Ini yang sangat buruk bagi demokrasi kita," ujarnya lagi.

Apakah di dalam aturan atau undang-undang seharusnya Presiden dilarang memberikan dukungan bagi capres selanjutnya?

1. Tidak ada aturan di dalam UU yang larang presiden dukung capres tertentu

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo saat penyerahan motor di Kodim 1503/Tual (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Bivitri menyebut tidak ada aturan di dalam undang-undang yang melarang presiden memberikan dukungan bagi kandidat capres tertentu. Namun, dalam situasi ini, kondisinya menjadi unik karena Prabowo berasal dari Partai Gerindra. Sementara, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Di sisi lain, Prabowo masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid II.

Bivitri juga menyebut pernyataan Jokowi itu harus dipandang sebagai bahasa politik. Dampaknya, kata Bivitri, pernyataan tersebut diartikan sebagai instruksi agar Prabowo dimudahkan untuk menang pemilu 2024.

"Ingat gak waktu zaman Soeharto saja, bahasa politik yang digunakan Soeharto, ketika mengatakan bereskan, lalu berujung orang sudah dibunuh. Maksudnya, ini kan bahasa politik dari orang yang berkuasa sehingga sangat berbeda bila hal itu disampaikan orang biasa seperti saya," kata dia.

2. Jokowi diduga tak akan ganti menteri-menteri yang bakal maju capres di pemilu 2024

Presiden Jokowi kunjungi IKN pakai jalur laut dari Balikpapan (dok.Sekretariat Presiden)

Di sisi lain, dukungan Jokowi terhadap Prabowo bisa diartikan bila ada menterinya saat ini yang nantinya resmi diumumkan oleh KPU sebagai capres, maka tak akan diganti. Padahal, bila mantan Wali Kota Solo itu memegang etika yang tinggi, maka sebaiknya menteri yang terbukti resmi maju jadi capres langsung diganti.

"Tapi, kan kalau dilihat dari gestur saat ini, jangan-jangan Pak Jokowi malah akan mendiamkan saja menterinya yang terbukti pada 2023 nanti resmi maju jadi capres," ujar Bivitri.

Ia khawatir bila Jokowi merestui menteri untuk maju jadi capres, maka mereka tak akan lagi fokus bekerja. Selain itu, terjadi potensi yang besar untuk menyalahgunakan kekuasaan.

"Bagaimana bisa kita membedakan waktu si capres dari 24 jam, mana yang bekerja untuk pemerintahan, dan mana yang sedang berkampanye," tutur dia.

Selain itu, menteri yang juga maju jadi capres rawan menggunakan fasilitas negara untuk mendongkrak elektabilitasnya. Para menteri ini, kata Bivitri, juga bisa menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menggalang massa.

"Misalnya di tengah rapat dinas, lalu diselipkan agenda rapat-rapat partai. Itu kan gak bisa dicek oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," katanya.

Bivitri pun menilai sikap Jokowi yang memilih menerima para relawan di Istana Negara untuk membahas capres dan strategi pemilu, juga bagian dari penyalahgunaan fasilitas negara. Bila Jokowi memiliki etik yang tinggi, maka ia memilih menerima para relawan di luar Istana Negara.

3. Jokowi tak ambil pusing bila pernyataannya dianggap dukungan ke Prabowo

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sementara, Presiden Jokowi mengaku tak mempermasalahkan bila pernyataannya dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo. "Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomongnya juga gak apa-apalah," ujar Jokowi di iNews Tower, Jakarta, pada Senin kemarin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Jokowi sudah lama mendukung Prabowo. Menurutnya, yang dimaksud dukungan juga terkait pencapresan, pertahanan dan kinerja Prabowo.

"Jadi saya pikir yang dimaksud dukungan itu ya pencapresan, ya pertahanan, dan kerja-kerja yang dilakukan Pak Prabowo selama ini, demikian," kata Dasco di komplek DPR Senayan pada 2 November 2022 lalu.

Sementara, dalam HUT ke-8 Perindo, Jokowi berseloroh jatah Presiden RI pada 2024 akan dipegang Prabowo. Pernyataan Jokowi itu untuk menangapi pernyataan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak pernah gagal. Mulai dari menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga presiden.

"Saya ini dua kali wali kota di Solo, menang, kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang," kata Jokowi.

Setelah itu, Jokowi menyampaikan ia juga menang sebagai presiden dua periode. Dia kemudian meminta maaf kepada Prabowo yang juga hadir di lokasi.

"Kemudian pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," kata Jokowi disambut riuh kader Perindo.