Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, dunia saat ini sedang khawatir dengan perubahan iklim, bukan lagi perang atau pandemik COVID-19.
"Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini? Bukan lagi pandemik, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Rakornas BNPB yang disiarkan di kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (2/3/2023).
Jokowi mengatakan, frekuensi bencana di Indonesia mengalami kenaikan akibat perubahan iklim. Menurutnya, Indonesia menjadi tiga teratas di dunia sebagai negara rawan bencana.
"Negara kita ini naik 81 persen frekuensi bencana alamnya dari tahun 2010 itu 1.945 bencana, di tahun 2022 naik jadi 3.544. Kita ini tidak hanya urusan banjir, tidak hanya urusan gunung berapi yang meletus, bukan hanya urusan tanah longsor, yang lebih sering gempa bumi dan bencana alam dan non-alam lainnya yang kita hadapi," ucap dia.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada semua pihak untuk siaga dan waspada menghadapi bencana.
"Semuanya harus disiapkan semuanya harus dikelola dengan baik, yang saya lihat kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana. Padahal, yang namanya pra bencana, tahap pra bencana itu jauh lebih penting, bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, itu harus jadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi membuat peta rawan bencana.
"Saya minta pada BPBD dan pemda, agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Bisa longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi," ujar dia.
Jokowi kemudian meminta pemerintah daerah dan BPBD untuk menyiapkan anggaran kebencanaan. Dia berharap, daerah jangan apa-apa langsung meminta kepada pemerintah pusat.
"Jangan sampai BPBD berteriak, 'Pak, tidak ada anggarannya', atau ada yang menyampaikan, 'Pak, anggarannya kecil sekali'. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, siapkan!" ucap dia.
"Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK, daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu, benar? Jadi setuju anggarannya diperbesar? Ada yang tidak setuju silakan tunjuk jari, saya beri sepeda," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah daerah dan BPBD untuk memetakan risiko bencana yang mengancam pembangunan.
"Sehingga, jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun. Di lapangan ada orang mau bangun eh gak boleh, ada mau bangun, eh ini rawan tanah longsor gak boleh," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti lambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat ketika terjadi bencana. Padahal, bantuan itu sudah ada di posko.
Jokowi meminta aturan penyaluran bantuan dipermudah. Jangan sampai masyarakat hanya melihat truk bantuan lalu lalang tapi tidak menerimanya.
"Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, masih susah dapat bantuan. Sehingga, saya sampaikan di sini sederhanakan yang namanya aturan-aturan," kata Jokowi.
"Saya pernah pengalaman di NTB, Palu, Cianjur, saya lihat uangnya ini ada, kita maunya menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah nunggu-nunggu, ternyata ruwet setengah mati prosedur yang harus dilalui, ada ini, ada ini, kenapa sih tidak dibuat paling sederhana," tambah dia.