Jumlah Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Tambah Jadi 2.000 Orang

Selama lima hari bertugas di NTT, Suharyanto telah mengunjungi beberapa titik, termasuk wilayah Lewolaga, Bokang, dan Konga.

Setelah mendapat laporan sejumlah pengungsi bergerak ke Sikka, ia menugaskan Deputi Penanganan Darurat untuk memonitor situasi di sana sebelum akhirnya mengunjungi lokasi tersebut.

Menurut Suharyanto, kehadiran BNPB di pos-pos pengungsian bukan hanya soal pemantauan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap warga terdampak.

“Presiden dan Wakil Presiden mengikuti terus kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk membantu bapak, ibu, adik-adik dalam penanganan bencana,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

“Kami pastikan kebutuhan dasar selama mengungsi dijamin sampai kapanpun,” sambungnya.

Meski erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki sudah terjadi beberapa kali, Suharyanto mengingatkan masyarakat agar tetap waspada, karena belum ada prediksi pasti kapan gunung tersebut akan stabil.

“Sampai sekarang belum ada yang bisa memprediksi, baik itu dengan ilmu pengetahuan secara tepat kapan gunung bisa Meletus. Gunung sampai hari ini masih dinamis, mudah-mudahan semakin ke sini makin baik," kata dia.

"Gunung adalah bagian kehidupan kita, tidak bisa kita pindahin gunung ke laut, kita sebagai manusia yang menyesuaikan hidup kita supaya ketika gunung erupsi tidak membahayakan hidup kita dan keluarga kita," sambungnya.

BNPB juga telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan keselamatan warga, termasuk rencana relokasi bagi mereka yang tinggal di zona bahaya.

“Kita ke depan harus berpikir tidak bisa tinggal di radius bahaya direlokasi, tidak bisa hidup seperti erupsi kemarin. Bapak dan Ibu tidak harus menempati relokasi lahan yang disiapkan pemerintah, yang punya saudara dan lahannya di luar zona bahaya boleh pindah di situ, rumahnya dibangun pemerintah,” tegasnya.

Relokasi tersebut direncanakan agar masyarakat terhindar dari bahaya erupsi, sambil tetap diberikan hak kepemilikan atas lahan lama untuk dimanfaatkan sebagai lahan berkebun atau beternak.

“Aset tidak hilang akan menjadi hak Bapak dan Ibu, boleh dipergunakan untuk berkebun atau berternak, yang tidak boleh tinggal di situ, untuk keselamatan kita dan keluarga,” imbuh Suharyanto.

Pemerintah bersama BNPB dan pihak terkait menerapkan sistem buka tutup akses ke zona bahaya, menyesuaikan dengan aktivitas gunung. Setiap kali terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, jalan yang menuju ke wilayah berbahaya akan ditutup sementara demi keamanan masyarakat.

Sistem ini melibatkan dukungan personel TNI dan Polri yang siap berjaga di area tersebut.

“Buka tutup jalan, ketika gunung aktif. Dibantu Satgas dari TNI Polri dibawah kendali BNPB,” tuturnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menghindari adanya korban dari erupsi yang tidak dapat diprediksi.

BNPB dan pemerintah daerah berencana membangun hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak atau tidak aman dihuni akibat erupsi. Pembangunan huntara akan menjadi tempat tinggal sementara hingga proses relokasi selesai, memberi waktu kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan yang matang.

“Ada rencana (membangun) hunian sementara, untuk menyambung hidup sampai rumahnya jadi. Karena proses persiapan dan perencanaan (relokasi) butuh waktu semoga bisa kita bangun cepat,” kata Suharyanto.

Selain itu, pemerintah akan memberikan dana tunggu hunian bagi warga yang mengungsi sementara.

“Sambil nunggu rumahnya jadi, anda boleh pilih mau numpang di saudara nanti dapat dana tunggu hunian 500 ribu per bulan per kepala keluarga, mau tidur di tenda (pengungsian) juga silahkan,” pungkasnya.