Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) (dok. Setpres)
JK juga mengungkap isi pembicaraan Presiden RI, Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan Menteri Luar Negeri, dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (3/3/2026) malam.
JK menyebut, pertemuan itu membahas situasi geopolitik terkini. Prabowo mengungkap soal pandangan dan informasi strategis, mulai dari situasi di Timur Tengah hingga kunjungan luar negeri yang telah dilakukan sebelumnya.
Selain itu, Prabowo memaparkan perkembangan sebelum dan sesudah eskalasi konflik yang melibatkan Iran.
“Ya, tentu beliau memberikan kita pandangan-pandangan juga semacam informasi dari suasana sebelum dan sesudah Iran juga sebelumnya kunjungannya ke Amerika, ke Eropa, itu antara lain disampaikan dan juga sikap pendirian Indonesia tentang situasi ini. Kurang lebih begitulah,” ujar JK.
Pertemuan ini turut dibahas langkah Indonesia bergabung ke forum yang disebut sebagai Board of Peace (BoP). Disebutkan pula bahwa BoP jadi satu-satunya cara untuk meredam konflik saat ini.
“Ya, dibahas bahwa satu-satunya cara untuk sementara ini menghentikan konflik itu dan menurut saya, saya kira oke kalau soal itu. Cuma nanti ujungnya kita tidak tahu apa,” kata dia.
JK menambahkan, langkah tersebut memang menuai beragam pandangan. Namun menurutnya, jika bisa menghentikan konflik meski sementara, hal itu patut dipertimbangkan sebagai opsi diplomatik.
Selain isu konflik Timur Tengah, JK juga menyinggung perjanjian yang baru diteken Indonesia dengan Amerika Serikat, yakni perjanjian resiprokal.
Dia mengakui, Presiden saat ini berada dalam posisi terikat perjanjian tersebut sehingga ruang geraknya dalam menyampaikan sikap terhadap Iran menjadi terbatas.
“Ya, ini karena Indonesia, Presiden sudah terikat dengan perjanjian dengan Amerika. Yang banyak pihak, termasuk saya, (menilai) itu terlalu memihak, memberikan hak ke Amerika terlalu banyak dibanding kita. Sehingga itu mengikat, beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran justru. Karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Ya, tidak bisa bertentangan ke Amerika,” kata JK.
JK pun menyampaikan kepada Prabowo agar Indonesia tidak terlalu mengikuti arah kebijakan AS hanya karena persoalan tarif.
“Walaupun di dalam tanya jawab saya sampaikan, jangan karena tarif itu kita terlalu ikut Amerika. Karena tarif itu sebenarnya tidak terlalu penting menurut saya. Karena yang bayar bukan kita, Amerika yang bayar, orang Amerika yang bayar bukan kita,” katanya.
“Reciprocal. Artinya, kedua belah pihak. Walaupun kedua belah pihak itu tidak seimbang. 200 haknya Amerika, kita punya hanya 9 berapa 16 ya. Jadi saya bilang tidak seimbang. Tapi nah mungkin, ya, sudah terjadi,” sambung dia.
Namun, dia berharap, masih ada ruang penyesuaian, terlebih jika terdapat perkembangan hukum baru di Amerika Serikat yang bisa menjadi dasar asumsi atau keputusan baru.
Menurut JK, secara keseluruhan pertemuan di Istana berlangsung dalam suasana penjelasan terbuka dari Presiden, termasuk alasan di balik penandatanganan perjanjian dan keputusan terkait Board of Peace.
“Beliau menjelaskan kenapa Palestina, kenapa dia menandatangani itu, kenapa Board of Peace. Tapi menurut saya kalau Board of Peace itu setidak-tidaknya bisa menghentikan sementara konflik itu,” ucap JK.