Kadispenad: Lapor ke Kami Bila Ada Prajurit TNI AD Tak Netral
Jakarta, IDN Times - Salah satu instansi yang diragukan oleh publik bakal bersikap netral jelang Pemilu 2024 adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu dipicu sosok Jenderal Agus Subiyanto yang dipilih oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi Panglima TNI jelang Pemilu 2024.
Bila merujuk rekam jejaknya, Jenderal Agus memiliki kedekatan relasi profesional dengan Jokowi sejak 2009 lalu, ketika masih menjabat sebagai Dandim 0735 Surakarta. Saat itu, Jokowi masih duduk sebagai Wali Kota Surakarta. Lalu, Jenderal Agus juga pernah dipercaya menjadi Komandan Paspampres.
Jokowi pun juga mempercayakan posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) kepada Jenderal Maruli Simanjuntak. Maruli merupakan menantu Luhut Pandjaitan yang notabene merupakan orang dekat Jokowi.
Maka, sorotan tajam publik pun mengarah ke TNI dan Polri. Sebab, kedua instansi itu bakal diminta untuk membantu pengamanan Pemilu 2024. Bahkan, termasuk mengawal pendistribusian surat suara ke tempat-tempat terpencil di seluruh Indonesia.
Tetapi, publik mulai menduga aparat tidak akan netral ketika begitu banyak terpasang baliho dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di beberapa daerah. Jumlah balihonya sangat massif dan melebihi baliho milik partai senior yang sudah lebih lama berdiri di Tanah Air.
Namun, bagi Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Kristomei Sianturi, para prajurit TNI AD tidak pusing menentukan sikap. Mereka akan tetap imparsial dan netral.
"Koridor kami kan sudah jelas. Kami mengacu ke UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian, ada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Brigjen Kristomei ketika berbincang khusus dengan IDN Times di program Gen Z Memilih beberapa waktu lalu.
Bahkan, Panglima TNI telah memberikan buku saku yang wajib ditaati oleh semua prajurit jelang pemilu. Tujuannya, agar prajurit TNI tetap bisa netral dalam menghadapi pesta demokrasi tiap lima tahunan itu.
Ia menambahkan TNI AD pun membuka diri bila terdapat pengaduan dari masyarakat soal indikasi adanya prajurit yang memihak paslon tertentu.
"Kami juga meminta masyarakat atau Bawaslu, atau siapapun, jika memang ditemukan keterlibatan anggota TNI dalam pemilu, keberpihakan kepada salah satu kontestan tertentu, silakan laporkan kepada kami," tutur dia lagi.
Apakah TNI AD betul-betul bisa menjaga sikap netralnya hingga Pemilu 2024 nanti rampung? Simak wawancara khusus IDN Times dengan petinggi TNI AD berikut ini.
Panglima TNI paling banyak dari TNI Angkatan Darat. Apakah preferensinya memang Panglima TNI harus dari matra AD?
Tidak. Kita berdasarkan undang-undang saja. Di UU TNI sudah dijelaskan bahwa calon Panglima TNI adalah perwira tinggi yang saat itu menjabat sebagai kepala staf atau mantan kepala staf.
Tetapi, ia wajib masih berstatus sebagai tentara aktif ya. Meski begitu, ini tetap kembali lagi ke Presiden. Artinya, itu hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa Panglima TNI-nya.