Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menghadiri berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) selama 2021. Mulai dari isu lingkungan, vakisnasi, hingga keamanan disampaikan Jokowi pada forum internasional.
Berikut rangkaian pidato Jokowi di forum internasional yang terangkum dalam kaleidoskop 2021.
Pada 28 November 2021, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam KTT tersebut, Jokowi mengatakan kerja sama ekonomi menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemik.
“Upaya memperkuat kerja sama menjadi kunci agar kita dapat keluar dari pandemik ini dan mulai memulihkan ekonomi,” kata Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 BIMP-EAGA secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 28 Oktober 2021.
Jokowi mengatakan BIMP-EAGA telah menghasilkan kerja sama konkret antar-wilayah di bagian timur Asia, sejak pembentukan forum kerja sama tersebut pada 1994. BIMP-EAGA, kata dia, juga telah berkontribusi dalam membangun perekonomian subkawasan melalui peningkatan daya saing konektivitas serta perdagangan pariwisata dan investasi.
"Namun, upaya kita tersebut selama pandemik menghadapi tantangan yang tidak kecil. Kita kehilangan waktu hampir dua tahun untuk mencapai berbagai target yang tercermin dalam visi BIMP-EAGA 2025, yaitu menciptakan wilayah yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dengan prioritas di bidang industri hijau, pertanian, dan pariwisata," tutur dia.
Kemudian, pada 26 November 2021, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-RRT. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung soal kawasan damai yang harus menghormati hukum internasional.
Jokowi menuturkan ASEAN dan RRT memiliki kepentingan yang sama untuk membangun kawasan damai dan stabil, termasuk di Laut China Selatan.
"Keberhasilan kita membangun kemitraan yang kokoh antara lain akan sangat dipengaruhi bagaimana kita mengelola Laut China Selatan," ucap Jokowi.
Berikutnya, di KTT ASEAN-Selandia Baru yang dihadiri Jokowi pada 14 November 2021, Jokowi mendorong penguatan kemitraan ASEAN-Selandia Baru dalam beberapa isu.
“Hubungan baik kita dapat kita gunakan untuk perkuat kemitraan dengan Pasifik Selatan termasuk di bidang perikanan dan perubahan iklim. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific tentunya dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan kerja sama dengan Pasifik Selatan," ucap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menilai, kerja sama multilateralisme antara ASEAN dan Selandia Baru harus diperkuat. Upaya penguatan multilateralisme itu penting sekali untuk dilakukan bersama-sama.
"Kita harus pastikan, multilateralism delivers for all," tutur Jokowi.
Kemudian, Jokowi juga sempat menyampaikan pidato di KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13. Dalam pidatonya, dia meminta agar negara-negara di Asia dan Eropa bekerja sama menghadapi pandemik. Dia juga meminta agar ketimpangan vaksin dihapus.
Jokowi mengatakan saat ini lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin telah disuntikkan, namun kesenjangan akses terhadap vaksin masih lebar.
"(Sebanyak) 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, sementara di negara miskin baru 6,48 persen," ujar Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 26, November 2021.
Jokowi menyebut target vaksinasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga masih sulit dicapai. Dia menuturkan, hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40 persen populasi di akhir 2021.
Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kadaluwarsa.
"Dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara. Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan," tutur Jokowi.
Dalam KTT ASEM, Jokowi juga menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk lantaran pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Mengenai hal itu, ia menyampaikan pemerintah Indonesia turut memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan.
"Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas," ujar Jokowi.
Selain isu kemanusiaan, Jokowi menyampaikan ada dua isu yang jadi perhatian Indonesia. Pertama, ialah tentang pemberdayaan perempuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.
Berkaitan dengan hal itu, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan guna kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.
"Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak," ujar Jokowi.
Di KTT G20 Italia, Jokowi membawa isu tentang UMKM dan perempuan. Jokowi menyebut G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata.
Yang menarik dalam KTT G20 adalah ketika menyerahkan tongkat estafet presidensi G20. Usai Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyerahkan palu secara simbolis kepada Jokowi, mantan gubernur DKI itu mengajak para pemimpin negara ke Indonesia.
“Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di ruang terbuka, di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih," ucap Jokowi.
Tak hanya itu, pidato terakhir Jokowi yang menarik perhatian di panggung internasional adalah ketika ia menyindiri negara-negara lain yang berjanji soal perubahan iklim. Hal itu disampaikan Jokowi pada KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow.
Jokowi menyebut komitmen Indonesia soal perubahan iklim sempat dipertanyakan karena mengusung emisi nol bersih di 2060. Di saat yang sama, banyak negara menyatakan siap memulainya pada 2050.
"Saya sendiri ditanya waktu di G20 maupun oleh PM Boris Johnson menyampaikan untuk net zero emission Indonesia di 2060, 'Kok enggak bisa maju? Yang lain 2050.' Ya enggak apa-apa, yang lain-lain kalau hanya ngomong saja saya juga bisa," kata Jokowi.
Jokowi juga mengkritik COP26 yang tidak kunjung memberi skema menuju penggunaan energi ramah lingkungan. Menurutnya, KTT COP26 pada dua tahun terakhir membahas tema yang sama tanpa solusi konkret.
Tahun ini lagi dibicarakan lagi, scheme-nya juga belum ketemu. Dijanjikan US$ 100 miliar, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," ucapnya.