Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, IDN Times - Prabowo Subianto menjadi salah satu nama yang menonjol di Kabinet Indonesia Maju. Rival Joko “Jokowi” Widodo pada Pilpres 2019 itu dipilih menjadi Menteri Pertahanan sejak 23 Oktober 2019.

Ketua Umum Partai Gerindra itu cukup aktif mengisi ruang diplomasi di sisi pertahanan. Sejak awal menjabat, Prabowo getol berkomunikasi menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan perwakilan negara.

Teranyar, ia melakukan pertemuan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Menhan Amerika Serikat Christopher Miller di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (7/12/2020).

Pertemuan dilaksanakan tertutup guna membahas penguatan kerja sama yang sudah dilakukan kedua negara.

Selama 2020, setidaknya ada tujuh kebijakan yang dikeluarkan Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mulai dari pertahanan rakyat semesta hingga cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara.

Berikut tujuh kebijakan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan selama 2020.

1. Pertahanan Rakyat Semesta

IDN Times/Irfan Fathurohman

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo sudah mengingatkan TNI dan publik tentang pentingnya doktrin klasik pertahanan Indonesia, yakni Pertahanan Rakyat Semesta.

“Konsepsi pertahanan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, dan masih sesuai untuk bisa dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian, yakni melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter sekaligus,” kata Dahnil lewat keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2020).

Konsepsi pertahanan rakyat semesta mendapat saluran yang tepat, ketika UU 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disahkan DPR RI. Undang-undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting. Yakni, bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung.
 
Program Bela Negara ini terus dimasifkan Kementerian Pertahanan, penguatan komponen pendukung, dan realisasi Komponen Cadangan (Komcad), yang tinggal menunggu persetujuan presiden melalui peraturan pemerintah.

“Komcad adalah agenda pertahanan rakyat semesta yang sangat penting untuk memperkuat pertahanan kita di seluruh bagian NKRI, memperkuat TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter yang bisa muncul kapan saja,” ujar Dahnil.

2. Penguatan industri pertahanan nasional

Editorial Team

Tonton lebih seru di