[KALEIDOSKOP] 7 Kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Selama 2020

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo sudah mengingatkan TNI dan publik tentang pentingnya doktrin klasik pertahanan Indonesia, yakni Pertahanan Rakyat Semesta.

“Konsepsi pertahanan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, dan masih sesuai untuk bisa dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian, yakni melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter sekaligus,” kata Dahnil lewat keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2020).

Konsepsi pertahanan rakyat semesta mendapat saluran yang tepat, ketika UU 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disahkan DPR RI. Undang-undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting. Yakni, bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung.
 
Program Bela Negara ini terus dimasifkan Kementerian Pertahanan, penguatan komponen pendukung, dan realisasi Komponen Cadangan (Komcad), yang tinggal menunggu persetujuan presiden melalui peraturan pemerintah.

“Komcad adalah agenda pertahanan rakyat semesta yang sangat penting untuk memperkuat pertahanan kita di seluruh bagian NKRI, memperkuat TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter yang bisa muncul kapan saja,” ujar Dahnil.

Sesuai perintah dan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan juga mengembangkan Industri Pertahanan Nasional. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (alutista).

“Prabowo Subianto aktif menjajaki kerja sama industri pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen yang potensial, dan memiliki komitmen nyata melakukan alih teknologi dengan industri pertahanan nasional,” ujar Dahnil.

Selain itu, penguatan BUMN Pertahanan seperti Pindad, Dahana, PT DI, dan PT PAL dilakukan semaksimal mungkin. Deretan BUMN tersebut menjadi produsen utama alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Sepanjang 2020, peta jalan modernisasi alat utama sistem senjata Indonesia dilakukan Prabowo dengan menempatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai prioritas utama dan pertama, untuk seluruh alutsista-alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Prabowo juga melakukan kerja sama dengan negara-negara produsen yang memiliki komitmen untuk alih teknologi alutsista, yang belum bisa diproduksi industri pertahanan dalam negeri.

“Dan tentu upaya untuk mendapatkan alutsista yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,” kata Dahnil.

Sepanjang 2020, Prabowo aktif mengisi ruang diplomasi pertahanan RI, terkait dengan dinamika Geopolitik dan Geostrategis. Menhan Prabowo berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif, serta tidak terlibat dalam pakta pertahanan/militer mana pun.

Prabowo aktif berkomunikasi memposisikan Indonesia memiliki kedekatan yang sama dengan semua negara di dunia. Baik melalui kunjungan resmi langsung ke negara-negara sahabat, dan juga komunikasi virtual.

Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan juga ingin memastikan kerja sama industri pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen, dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.
 
“Kondisi Pandemik yang melanda Dunia sejak awal 2020, menjadi momentum kesadaran kolektif bahwa kolaborasi atau kerjasama antar peradaban di dunia sangat dibutuhkan. Maka diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo menjadi sangat penting, sehingga penanganan COVID-19 bisa mendapat asistensi dari negara-negara sahabat,” ujar Dahnil.

Awal 2020 jadi masa sulit, karena pandemik COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Prabowo fokus berkomunikasi dengan negara-negara sahabat terkait penanganan COVID-19. Komunikasi itu berbuah pada asistensi dari beberapa negara sahabat, terutama terkait kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan-kebutuhan medis lainnya.
 
Menjawab kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis untuk penanganan COVID-19, Prabowo juga memerintahkan agar Rumah Sakit Dr Suyoto yang dikelola Kementerian Pertahanan, menjadi rumah sakit yang fokus rawat pasien COVID-19.

Fasilitas bangsal-bangsal darurat pun dibangun untuk menampung pasien-pasien COVID-19. Selain itu, rumah sakit milik TNI juga diminta dilengkapi peralatan medisnya agar mampu menampung pasien-pasien COVID-19 di seluruh Indonesia.

“Prabowo juga merekrut para dokter dan tenaga medis lainnya untuk menjadi relawan yang mendukung kerja-kerja pelayanan medis di Rumah Sakit Dr Suyoto,” ujar Dahnil.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia bidang pertahanan yang unggul, Prabowo memutuskan merevitalisasi Universitas Pertahanan dengan membuka program strata satu dan memperkuat program magister dan doktoral.

Sejak 2020, Universitas Pertahanan membuka program strata satu dengan empat fakultas baru yang fokus pada ilmu pasti, yakni Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA, dan Fakultas Teknik Militer.
 
“Harapannya, dengan pembukaan empat fakultas tersebut, melalui Universitas Pertahanan, Indonesia bisa memiliki tenaga-tenaga ahli bidang pertahanan yang mampu memperkuat pertahanan militer maupun nirmiliter Indonesia di masa yang akan datang,” kata Dahnil.
 
Selain itu, Prabowo juga menjadikan Universitas Pertahanan sebagai lembaga yang bertugas untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para perwira TNI melalui short course yang menghadirkan pengajar dari para profesor bidang pertahanan dan panglima-panglima berprestasi dari seluruh dunia.

Presiden Jokowi memerintahkan Prabowo ikut memperhatikan ketahanan pangan, maka sepanjang 2020, Kementerian Pertahanan mempersiapkan peta jalan untuk membangun cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara.

“Konsep lumbung pangan yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan bukan konsep lumbung pangan seperti yang sudah ada selama ini, namun lumbung pangan yang dibangun akan berorientasi sebagai cadangan logistik strategis untuk kepentingan pertahanan negara, yang akan digunakan ketika kondisi darurat,” kata Dahnil.