Kapolri Bentuk Tim Peneliti untuk Pecat AKBP Brotoseno

20 Jun 2022, 18:17 WIB

Kadiv Propam nonaktif Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo (dok. Humas Polri)

Jakarta, IDN Times - Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno dianggap keliru merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Hal itu pula yang membuat kasus tersebut dilakukan mekanisme peninjauan kembali (PK) terhadap putusannya.

Perpol tersebut baru saja disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 14 Juni 2022 untuk menggabungkan dan menyempurnakan Perpol 4 Tahun 2011 dan Perpol 19 Tahun 2012.

Di dalam Perpol tersebut juga terdapat kewenangan Kapolri membentuk Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali. Hasil penelitian komisi ini nantinya akan menjadi keputusan untuk menentukan apa saja yang dianggap keliru dari hasil putusan sidang etik yang telah dilakukan.

“Dalam Perpol 7/2022 ini, ada hal terkait pembentukan komisi kode etik peninjauan kembali yang diberikan kewenangan Bapak Kapolri,” ujar Sambo di Mabes Polri, Senin (20/6/2022).

1. Tim peneliti terdiri dari Irwasum Polri hingga Divisi Humas Polri

Mantan penyidik KPK, Raden Brotoseno (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Sambo menjelaskan, sesuai Pasal 83 Perpol 7 Tahun 2022, Kapolri diberikan kewenangan untuk membentuk tim peneliti sebelum PK putusan sidang kode etik. Tim ini nantinya bisa melakukan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara yang sudah diputus tiga tahun sebelum pelaksanaan pengesahan Perpol 7 Tahun 2022.

“Bapak Kapolri akan membentuk tim peneliti yang terdiri dari Irwasum Polri, Biro SDM Polri, Divisi Propam dan Divisi Humas,” ujar Ferdy.

2. Tim peneliti diberi waktu 14 hari

Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Irjen Ferdy Sambo (ANTARA/HO-Polri)

Nantinya, temuan tim peneliti akan memberikan saran ke Kapolri terkait hal-hal yang perlu dianulir dari putusan etik tersebut.

"Nanti dari tim ini apabila menemukan ada hal-hal yang (perlu dianulir) disarankan ke Bapak Kapolri untuk pembentukan komisi kode etik peninjauan kembali," kata Sambo.

Menurut Sambo, pembentukan tim peneliti ini menunggu surat perintah tugas (sprint) dari Kapolri terlebih dahulu. Terdapat waktu 14 hari dalam melakukan penelitian dan 14 hari untuk menentukan dibentuk atau tidaknya Komisi Kode Etik PK.

"Kemudian Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali ini akan bekerja 14 hari untuk melakukan penelitian terkait proses sidang-sidang putusan sidang yang dianggap ada kekeliruan atau ada alat bukti yang belum disampaikan," ujar jenderal bintang dua itu.

3. Brotoseno masih aktif di Polri

Mantan penyidik KPK, Raden Brotoseno (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sambo memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut tentang kasus ini setelah ada surat perintah penelitian dari Kapolri. Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali ini nantinya juga bisa diterapkan terhadap perkara-perkara yang telah diputus selama tiga tahun belakangan, yakni sebelum pengesahan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

Diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta melalui putusan Nomor 26 Tahun 2017 telah menghukum Brotoseno dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp300 juta karena terlibat korupsi cetak sawah pada 2012-2014. Raden Brotoseno dinyatakan bebas bersyarat pada 15 Februari 2020.

Pidana denda Rp300 juta subsider tiga bulan juga telah dijalankan mantan Kepala Unit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu. Bebasnya Brotoseno berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.

Saat ini eks koruptor Brotoseno masih menjadi anggota Polri aktif. Dia kini diperbantukan sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Div Tik) Polri.