Kapolri Terbitkan Surat Telegram untuk Berantas Preman di Pelabuhan

16 Jun 2021, 14:53 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kepala Bareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram setelah mencuatnya kasus pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan.

Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para kapolda, karena maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Lima hal yang harus dijalankan para kapolda

Default Image IDN

Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh para kapolda, yakni:

1. Melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.

2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.

3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.

2. Sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi dan keamanan

Ilustrasi kapal di Tanjung Perak. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, ini menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keamaan.

"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif", ujar Agus kepada awak media, Rabu (16/6/2021).

3. Jangan sampai premanisme ganggu pemulihan ekonomi

Default Image IDN

Agus menegaskan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus digenjot oleh pemerintah. Dia berharap jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat.

"Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", ujar Agus.