Kasus Bentrokan di Rempang Batam, Dirjen HAM: Perlu Dialog Mendalam

10 Sep 2023, 11:04 WIB

Warga Pulau Rempang, Batam yang bentrok dengan aparat karena menolak relokasi pada 7 September 2023. (Dokumentasi Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, menyayangkan peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Menurut dia, persoalan utamanya ada pada proses pengosongan lahan yang dilakukan. Warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

1. Membutuhkan dialog mendalam

Personel Polri dan kendaraan water canon yang dikerahkan untuk menghadapi penolakan warga di Pulau Rempang pada 7 Septembet 2023. (Dokumentasi Istimewa)

Dhahana mengatakan, perlu ada dialog mendalam dengan masyarakat terdampak yang mengedepankan rasa kemanusiaan.

"Dapat kami pahami suasana kebatinan masyarakat terdampak pengosongan lahan di Rempang hari-hari ini. Karena itu, dialog mendalam menjadi penting agar peristiwa yang lalu tidak terulang kembali," kata Dhahana dalam siaran resmi, Minggu (10/9/2023).

2. Penerapan HAM penting dalam aktivitas bisnis

Warga Pulau Rempang, Batam yang bentrok dengan aparat karena menolak relokasi pada 7 September 2023. (Dokumentasi Istimewa)

Ia juga menuturkan, penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis semakin penting dalam persaingan ekonomi global, sekaligus berdampak positif terhadap citra perusahaan.

"Tentu kita semua tidak ingin iklim investasi yang telah baik di Batam ini, mendapatkan citra negatif karena persoalan semacam kemarin," jelas dia.

3. Direktorat Jenderal HAM sudah menyebarkan informasi kepada aparat penegak hukum

Petugas gabungan membersihkan tumpukan ban yang dibakar warga di lokasi bentrokan. (ANTARA/Yude.)

Dhahana juga mengungkapkan, Direktorat Jenderal HAM sudah melakukan sejumlah upaya penyebaran informasi kepada aparat penegak hukum (APH), terkait pentingnya nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugas.

"Dalam kegiatan diseminasi dan penguatan HAM bersama APH selama ini, kami mendapat respons positif. Mudah-mudahan, agenda diseminasi dan penguatan HAM semacam ini dapat terus dilanjutkan, sehingga dapat meningkatkan profesionalitas APH kita dalam mengemban tugas mengayomi masyarakat," pungkas Dhahana.