177 WNI Teridentifikasi Terlibat Naik Haji Ilegal, Seperti Ini Modusnya!

Lalu Muhammad Iqbal, Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa  mayoritas WNI berasal dari Sulawesi Selatan. Bahkan hampir 50 persen berasal dari sana. Selebihnya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, serta Lampung. Mereka membayar 6.000 sampai 10.000 dolar AS untuk dapat berangkat haji menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Filipina.

Kendati begitu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil menghimbau warga negara Indonesia yang akan berhaji menggunakan jalur resmi. Selain itu, warga yang ingin berhaji mendaftarkan diri sedini mungkin karena ketersediaan kuota dan minat memang tidak berimbang.

Yang terpenting adalah para jemaah yang melalui jalur resmi akan terjamin kepastiannya, baik terkait keberangkatan, bimbingan manasik, maupun akomodasi. Saat ini, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir mengatakan, upaya membebaskan para WNI ini terus dilakukan dengan pemerintah Filipina.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah tengah berupaya mengembalikan 177 WNI yang ditahan di Biro Imigrasi Filipina. Para WNI yang mengaku sebagai calon jemaah haji Filipina tersebut ditangkap saat akan berangkat ke Arab Saudi, hari Jumat, 19 Agustus 2016. Dia juga tidak menampik bahwa tindakan para WNI yang sebagian besar berasal dari Sulawesi dan Jawa itu melanggar hukum imigrasi, karena memalsukan identitas sebagai warga negara lain.

Saat ditangkap di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino, para WNI yang terdiri atas 100 orang perempuan dan 77 laki-laki itu sedang bersama lima warga negara Filipina. Kelima warga Filipina tersebut diindikasi mengatur keberangkatan para WNI tersebut.

Laoly sendiri sempat menyebut bahwa pemalsuan identitas itu dikoordinasi oleh sindikat, yang terhubung di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina. Namun, dia belum menjelaskan tindak lanjut pemerintah terhadap sindikat yang dimaksud. Fokusnya saat ini, adalah untuk memulangkan para WNI yang ditahan di Pusat Tahanan Biro Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila.