Kasus Penganiayaan David Buka Kotak Pandora LHKPN Pejabat

27 Feb 2023, 19:34 WIB

Foto korban David(17) yang terbaring koma usai penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo/MDS(20)/https://twitter.com

Jakarta, IDN Times - Kasus penganiayaan berat yang menimpa anak pengurus GP Ansor, Crystalino David Ozora (16), berdampak pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus ini tanpa disangka malah menjadi pembuka kotak pandora Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabatnya.

Pakar Hukum Pidana Tindak Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menyoroti kasus ini. Dia justru mempertanyakan tujuan awal KPK mewajibkan pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan wajib lapor LHKPN.

"Kalau tidak ada penganiayaan berat, ini gak ada apa-apanya jangan-jangan? Itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Jadi untuk apa ada LHKPN?" ujar Yenti dalam Ngobrol Seru by IDN Times bertajuk 'Kasus Harta Pejabat dan Pemberantasan Korupsi' di kanal YouTube IDN Times pada Senin (27/2/20223).

1. LHKPN Rafael Alun Trisambodo jadi sorotan

Rafael Alun Trisambodo /(screenshoot video)

LHKPN milik Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan publik. Bukan karena laporan KPK, melainkan harta kekayaan Rafael yang mencuri perhatian setelah anaknya melakukan penganiayaan berat terhadap anak pengurus GP Ansor.

Gaya hidup mewah Mario, anak dari Rafael, menjadi sorotan publik yang memantik warganet gencar mencari tahu latar belakang Mario hingga mengulik habis LHKPN Rafael. Wajar, sejumlah fasilitas mewah yang dinikmati Mario dan dipamerkan dalam akun media sosialnya, tidak dilaporkan oleh Rafael dalam LHKPN terbarunya.

2. Terjadi penambahan tajam harta kekayaan Rafael

Mario Dandy (Dok. Istimewa)

Hingga laporan periode 2021 LHKPN-nya, Rafael melaporan harta kekayaan hingga Rp56 miliar. Padahal sebelumnya, LHKPN Rafael tercatat pada periode 2016 memiliki harta sebesar kurang lebih Rp21 miliar.

Yenti mengatakan, dirinya paham betul KPK mungkin saja tengah menangani kasus yang lebih besar dibandingkan kasus ini. Namun, menurut dia, tidak ada alasan tidak menjadikan kasus ini sebagai salah satu prioritas.

"Kalau bagi kami, masyarakat, Rp21 M ke Rp56 M itu besar, Pak. Tapi tolong Rp56 M untuk seseorang ini jangan dianggap bukan kasus besar karena ini mengganggu sekali," kata Yenti.

3. Buka kotak pandora LHKPN

(Ilustrasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) elhkpn.kpk.go.id

Salah satu pengguna Twitter mempertanyakan masih banyaknya penyelengara negara di lingkungan Kemenkeu yang belum menyampaikan LHKPN.

"Dalam web elhkpn.kpk.go.id tertulis dari 32.192 penyelenggara negara di @KemenkeuRI yang wajib lapor, baru 16.157 (52 persen) yang telah lapor, dan masih 16.035 (48 persen) yang belum lapor," cuit pengguna Twitter dengan nama emerson_yuntho.

Data yang dikutip pengguna Twitter tersebut berdasarkan update per tanggal 22 Februari 2023. Sedangkan per 23 Februari 2022, dari 32.191 pegawai yang wajib lapor harta kekayaannya, baru 56,87 persen atau 18.306 penyelengara negara yang menyampaikan LHKPN.

Jadi, masih ada 43,13 persen atau 13.885 penyelenggara negara di Kemenkeu yang belum melaporkan LHKPN, berdasarkan data e-Announcement LHKPN Kementerian Keuangan.