Kata Bawaslu soal Potensi Maraknya Politik Uang pada Pemilu 2024

21 Okt 2022, 11:05 WIB

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menanggapi kekhawatiran maraknya money politic atau politik uang jelang Pemilu 2024. Diketahui, potensi masifnya politik uang itu sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Terkait hal itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Bawaslu mengedepankan paradigma pencegahan pelanggaran dan sengketa proses.

"Hal itu diimplementasikan dalam perubahan desain kelembagaan dengan dibentuknya Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/10/2022).

1. Bawaslu berupaya cegah pelanggaran, termasuk potensi politik uang

Gedung Bawaslu RI (IDN Times/Rochmanudin)

Lolly menjelaskan, dalam ranah pencegahan pelanggaran politik, Bawaslu melakukan beberapa upaya.

"Pertama, menyusun Indeks Kerawanan Pemilu, di antaranya memotret sub dimensi politik uang," ucap dia.

Kedua, kata Lolly, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan simpul masyarakat di 34 provinsi, salah satunya bertujuan mendorong gerakan menolak politik uang.

"Ketiga, konsolidasi dengan Pemantau Pemilu (saat ini terdapat 23 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau di level nasional)," tutur dia.

2. Bawaslu edukasi masyarakat melalui berbagai program

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty (IDN Times / Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lolly menjelaskan, pihaknya juga mengedukasi masyarakat melalui program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Selain itu, Bawaslu mengedepankan pengembangan desa Ampuh (desa anti-politik uang, sara, dan hoaks).

"Keempat, edukasi kepada masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Partisipatif, serta edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda, baik secara luring (sekolah, kampus, pesantren), maupun secara daring (menggunakan media sosial mengkampanyekan konten kreatif)," ucap dia.

"Kelima, pengembangan desa Ampuh (desa anti-politik uang, sara, dan hoaks), yang dulunya desa APU (Anti Politik Uang), dan sudah terbentuk di seluruh Indonesia sejak 2018-2021 sebanyak 956 desa/kelurahan yang tersebar di 32 provinsi," sambung Lolly.

3. Kekhawatiran Mahfud soal potensi politik uang pada 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, merasa ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan substantif, karena potensi politik uang masih besar di Tanah Air.

"Bahwa akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu masih sangat sulit dihindari," kata Mahfud, saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam YouTube RGTV Channel ID, Senin, 17 Oktober 2022.