Keluarga Korban Pelanggaran HAM Mau Dukung Prabowo, Ini Syaratnya

Sumarsih pun menjelaskan posisi Prabowo di mata keluarga korban pelanggaran HAM.

"Kalau Prabowo itu kan diduga pelaku pelanggaran HAM berat pada tragedi Trisakti dan penghilangan orang secara paksa," kata Sumarsih kepada IDN Times, Senin (7/1).

Atas dugaan tersebut, Prabowo dituntut untuk memberikan keterangan terkait peristiwa itu. Prabowo juga dinilai bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

Tak hanya Prabowo, sejumlah petinggi negara juga disebut-sebut namanya terseret dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya nama Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Wiranto pernah menjabat Panglima ABRI periode 1998-1999. Selain itu, nama Sutiyoso juga diduga terkait peristiwa 27 Juli. Nama lain yang juga disebut-sebut adalah Hendropriyono yang diduga terkait peristiwa Talang Sari.

Sumarsih pun menyampaikan harapannya di Pilpres 2019 ini. "Harapan kami (keluarga korban) sebenarnya sebelum para pelanggar HAM ini pada nyapres nyawapres, harus berani duduk di meja pengadilan HAM dulu," kata dia mewakili suara keluarga korban.

Menurut dia, Prabowo yang saat ini menjadi calon presiden perlu terlebih dulu berani duduk di meja hijau dan memberikan keterangan terhadap tuduhan yang diterimanya.

"Kalau misalnya memang kebenaran itu ada di pihak pelanggar HAM, mungkin kami para keluarga korban akan mendukung demi masa depan bangsa dan negara Indonesia," kata Sumarsih.

Menurut Sumarsih, keluarga korban pelanggaran HAM menginginkan agar kasus ini diselesaikan secara hukum. "Salah benar karena Indonesia adalah negara hukum, ya bagi kami kekuarga korban selesaikan dulu. Di meja pengadilan," kata Sumarsih.

"Ke depan Indonesia itu harus ada jaminan tidak ada lagi pelanggaran HAM berat itu, ya harus diselesaikan dulu di meja pengadilan. Tidak boleh hanya kata-kata atau pernyataan di selembar kertas. Gak bisa," tegas Sumarsih.

Sumarsih mengatakan, pihak keluarga korban kecewa dengan kinerja pemerintahan saat ini. Pemerintah dirasa gagal memenuhi Nawa Cita untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Tak hanya kecewa, Sumarsih mengatakan, dirinya secara pribadi tidak lagi dapat percaya kepada Jokowi. Meski Jokowi kembali memasukan penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam janji kampanyenya.