Kemendagri Coret Anggaran Veteran Pahlawan Jakarta Demi Efisiensi

Menurut Ima, Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk program ini dalam APBD 2025. Namun, dalam proses evaluasi, Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Ima langsung melaporkan kepada Gubernur Terpilih, Pramono Anung, agar kebijakan ini dapat diperbaiki.

"Saya telah melaporkan hal ini kepada Mas Pramono dan memastikan anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan," ujar Ima.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial secara resmi menghapus alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada keluarga, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan. Kebijakan ini berlaku mulai tahun anggaran 2025.

Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor e-0063/SO.03.05 yang bersifat penting dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari. 

"Berdasarkan hasil evaluasi program dan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini kami sampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan dan Janda Perintis Kemerdekaan DITIADAKAN terhitung mulai Tahun Anggaran 2025," demikian isi surat yang diteken, Jumat (5/2/2025).

Dalam surat tersebut, Premi menyampaikan alokasi anggaran ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan anggaran yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Keputusan ini diambil dalam rangka optimalisasi kebijakan keuangan daerah guna menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta," katanya.