Kemenhaj Ungkap Dugaan Kebocoran Dana Haji Hampir Rp5 T

Dahnil mengatakan, Kemenhaj telah menetapkan dua syarikah atau perusahaan di Arab Saudi, untuk melayani jemaah haji Indonesia tahun 2026. Kedua Syarikah itu adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guest.

Kemenhaj melakukan seleksi sebanyak 150 Syarikah. Menurutnya, dengan memperkecil jumlah Syarikah, bisa menghemat anggaran.

"Salah satu contoh kenapa kami ingin memastikan penyelenggaran haji itu bebas dari praktek korupsi, beberapa waktu yang lalu proses pengadaan di Arab Saudi sudah kita mulai. Kemudian penunjukan atau lelang Syarikah sudah dimulai," kata dia.

"Dan alhamdulillah biaya bisa kita tekan lebih dari 200 real yang tadinya biaya Syarikah itu 2.300 (real). Tahun ini kita tekan tanpa ada pungli, tanpa ada manipulasi itu menjadi 2100. Dan ke depan kita hanya menggunakan 2 Syarikah, tidak lagi 8 Syarikah," sambungnya.

Menurut Dahnil, Rp17 triliun itu untuk pengeluaran yang dibayarkan kepada Syarikah. Apabila kebocoran itu bisa ditutup, Dahnil berharap ongkos haji bisa lebih murah.

"Karena kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp5 triliunan. Dan itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin bila perlu nol kebocoran," ucap dia.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, ada 10 proses penyelenggaraan haji. Menurutnya, proses itu harus dipantau oleh penegak hukum agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tadi kami sudah menjelaskan secara detail terkait dengan doing business penyelenggaraan haji dan umroh di Kementerian Haji nanti dan di Kementerian Agama sebelumnya. Jadi ada 10 proses doing business mulai dari pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sampai dengan luar negeri itu nanti akan diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung," ujar dia.

Kemenhaj juga menjelaskan kepada Kejaksaan Agung mengenai titik mana saja potensi praktik manipulasi korupsi. Sehingga, hal itu bisa dicegah sejak dini.

"Kami secara terbuka itu lengkap tadi menyampaikan di mana titik-titik kritis itu yang harus diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," kata dia.